Kemensos dan KPAI Lakukan Sinkronisasi Data Perlindungan Anak

Liputan6.com, Jakarta Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kementerian Sosial melakukan sinkronisasi data dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul menyebut, sinkronisasi data dengan KPAI bertujuan melindungi anak-anak rentan, yang berhadapan dengan hukum, dan penyandang disabilitas.

"Ini kita pertama-tama adalah cocok-cocokan data, karena urusannya dengan KPAI tentu kita di antaranya mencocokkan data yang berkaitan dengan anak-anak rentan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau juga penyandang disabilitas, ya," sebutnya.

"Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI," imbuh Gus Ipul.

Ia pun menjelaskan, data ini akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat.

"Kita ingin melakukan koordinasi data, lebih-lebih setelah nanti DTSEN itu dijadikan pedoman bersama dalam melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing," jelas Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan, berdasarkan laporan pengawasan yang diterima dari KPAI, salah satu hal yang disoroti mengenai perlindungan anak, yakni berkaitan dengan layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di daerah.

"Ke depannya Kemensos bakal mempertajam kerja sama dengan KPAI dalam tingkat yang lebih konkrit agar pelayanan yang dilakukan LKS bisa semaksimal mungkin," ungkapnya.

"Sehingga layanan-layanan yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang berkaitan dengan layanan khususnya kepada pemerlu layanan kesejahteraan sosial, itu kita bisa lebih baik kedepan dan bisa menjangkau lebih banyak lagi, tepat sasaran dan nanti hasilnya bisa diukur dengan baik," jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengatakan, pihaknya mendorong adanya sertifikasi dan standarisasi layanan LKS, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih baik.

"Kami mendukung penuh peningkatan kualitas itu," katanya.

Selain itu, Ai Maryati juga menekankan urgensi peningkatan terhadap seluruh sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, baik terkait pengasuhan anak maupun rehabilitasi sosial korban. Menurut dia, dua indikator tersebut merupakan kunci perlindungan anak.

"Ujung tombak perlindungan anak adalah dari salah satunya adalah pekerja sosial, kemudian hadirnya rumah aman yang memiliki sertifikasi yang memberi perlindungan kepada anak serta pemulihannya," ujarnya.

(*)