Polri Cek Perizinan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat dikabarkan akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021. 

Kepolisian turun tangan untuk mengecek perizinan penyelenggaran KLB Partai Demokrat sekaligus penerapan prokotol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebab, kegiatan ini dilakukan di tengah situasi pandemi virus corona.

"Tentunya di sana ada satgas yang menangani Itu semua (perizinan)," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Jumat (5/3/2021).

Rusdi menerangkan, Satgas Covid-19 di tiap-tiap daerah bertanggung jawab mengawasi penyelenggaran kegiatan di tengah situasi pandemi, termasuki KLB yang kabarnya digelar di sebuah hotel di Deli Serdang.

"Kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya akan dipantau oleh Polda setempat. Masalah protokol kesehatan segala macam itu ada Satgas Covid-19 di daerah masing-masing yang akan memantau itu semua," tandas dia.

Salah seorang politikus senior Partai Demokrat, Darmizal MS menyebut KLB akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang terdiri dari peserta DPC dan DPD serta tamu undangan dari seluruh Tanah Air.

"(Insya Allah) KLB dilaksanakan pada Jumat siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, organisasi sayap dan semua tamu undangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021) malam.

Darmizal menyebut, KLB Demokrat ini akan memilih dan menetapkan Ketua Umum baru. Sebab, banyak kader berharap, dengan ketua umum baru, Partai Demokrat akan kembali kepada kejayaannya.

"Insyaallah di bawah pimpinan Ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan meminta polisi membubarkan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang. Menurut dia, KLB tersebut ilegal dan tidak berizin.

Mantan Sekjen Partai Demokrat itu mengaku telah menanyakan secara langsung ke Kapolri dan memastikan KLB yang digagas sejumlah pihak itu adalah ilegal. Pasalnya menurut dia, baik Mabes Polri maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraannya.

"Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," tegas Hinca dalam keterangan tulis, Kamis (4/3/2021).

Pernyataan itu menyusul kabar akan dilaksanakannya KLB Partai Demokrat oleh sejumlah pihak yang berseberangan dengan kubu Ketua Umum partai berlambang Bintang Mercy, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.