Relawan Harap Jokowi Pertimbangkan Keberadaan Moeldoko di Istana

Liputan6.com, Jakarta Ketua relawan pendukung presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tergabung dalam Joman (Jokowi Mania) Immanuel Ebenezer, memandang isu Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko harus segera diatasi.

"Narasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat di KLB Demokrat akan semakin liar jika Moeldoko tetap di Istana," kata pria yang akrab disapa Noel dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Namun, diamenuturkan, Presiden Jokowi pasti akan banyak pertimbangan jika ingin memberhentikan Moeldoko.

"Sementara Presiden Jokowi sendiri tentunya akan penuh pertimbangan untuk memberhentikan," jelas Noel.

Noel meyakini, jika Moeldoko diberhentikan dari jabatannya, maka konflik Partai Demokrat akan menghentikan Istana dan nama baik Presiden Jokowi yang saat ini terus diseret.

"Kalau memberhentikan Moeldoko nantinya SBY merasa girang dan menang secara politik, pilihanya adalah harus berpihak pada pilihan yang sangat demokratis yaitu membiarkan persoalan internal Demokrat bisa diselesaikan di internalnya sendiri," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din menilai, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko layak dipecat karena merusak citra Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Alasannya, ada upaya pendongkelan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat setelah Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara.

"Penting untuk dipertanyakan, apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," kata Din dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Selain itu Din menilai, Moeldoko layak dipecat jika bergerak sendiri. Apalagi, dengan menjadi pimpinan partai politik, tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan akan terganggu.

"Jika Beliau tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden. Dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," kata Din.

Ia pun menyarankan sebaiknya pemerintah tidak menerima hasil KLB Sumut. Jika disahkan pemerintah, akan menjadi preseden buruk dan tercipta kegaduhan nasional.

"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," Din memungkasi.