KPK: Semoga Rapat Membahas 75 Pegawai Tak Lolos TWK Hasilkan Keputusan Terbaik

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan rapat koordinasi untuk memutuskan nasib dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pertemuan tindak lanjut alih status pegawai menjadi ASN ini memiliki arti penting bagi KPK.

"KPK berharap pertemuan tersebut akan menghasilkan keputusan terbaik bagi pegawai KPK," tutur Ali saat dikonfirmasi, Selasa (25/5/2021).

Menurut dia, seluruh Pimpinan KPK akan hadir dalam rapat yang diselenggarakan di Kantor BKN, Jakarta Timur.

"Informasi yang kami terima dijadwalkan pula akan hadir Sekjen, Karo SDM, Inspektur dan Karo Hukum KPK," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta Timur, pagi ini.

Pantauan Liputan6.com, Tjahjo tiba lebih dulu di Gedung BKN sekitar pukul 08.55 WIB. Dia langsung disambut oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Tidak lama setelahnya, Firli tiba di lokasi sekitar pukul 09.05 WIB. Hadir juga di antaranya Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango.

Sebelumnya, Tjahjo membenarkan hari ini akan rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak lainnya untuk membahas nasib 75 pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Iya benar (rapat hari ini bersama KPK)," kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Selasa (25/5/2021).

Dia tak menjelaskan lebih rinci apa saja yang dibahas. Namun, rapat tersebut akan dimulai pukul 09.00 WIB di BKN Pusat, Jakarta.

"Nanti di kantor BKN jam 9," kata Tjahjo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua KPK Firli Bahuri juga membenarkan bahwa rapat akan dilangsungkan pada Selasa 25 Mei 2021.

"Yang pasti hari Selasa, kita akan melakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain," ujar Firli di Gedung KPK, Kuningan, Kamis 20 Mei 2021.

Keputusan rapat bersama ini diambil Firli, usai perintah Presiden Jokowi yang meminta agar 75 pegawai KPK tak dipecat. Dia menyatakan dirinya mengapresiasi Jokowi yang peduli dengan kinerja pemberantasan korupsi.

"Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kita tindaklanjuti. Tetapi menindaklanjutinya tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya KPK saja," kata Firli.