Komisi IX DPR Harap PPKM Darurat Punya Kebijakan Baru dan Tegas

Liputan6.com, Jakarta - Anggota komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah merinci rencana pemberlakuan PPKM darurat. Menurut dia, pemerintah harus jelas dalam definisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang disebut akan mirip PSBB Ketat.

"Kebijakan PPKM Darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Jika tidak, wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang tengah berjalan saat ini," kata Saleh dalam keterangan diterima, Kamis (1/7/2021).

Saleh menilai, bila PPKM Darurat tidak memiliki kebijakan signifikan, maka kebijakan serupa akan dibuat lagi seolah dalam bentuk baru.

"Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kritik Ketua Fraksi PAN DRP RI ini

Saleh pun mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Dia berpandangan, jika tidak menerapkan secara total, maka bisa dilakukan sebatas akhir pekan.

"Mungkin juga bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan. Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus covid-19," yakin dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Saleh mengamini, tantangannya pandemi kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit pun bakal semakin penuh. Sementara itu, tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Satu kunci yang harus diterapkan adalah dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif."

"Banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," dia menandasi.