Baleg DPR Sepakat Revisi UU ITE hingga RUU KUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat memasukan tiga usulan revisi undang-undang (RUU) yang disampaikan pemerintah ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Usulan yang disetujui Baleg DPR itu adalah Revisi UU ITE, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

"Kami menyepakati bersama dengan pemerintah bahwa 3 usulan pemerintah terkait dengan rancangan undang-undang yang baru yakni rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana status carry-over," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat Baleg yang disiarkan daring, Rabu (15/9/2021).

"Kemudian RUU tentang Lapas status carry-over dan juga perubahan terhadap UU ITE itu masuk sebagai usulan baru dalam prolegnas tahun 2021," sambungnya. 

Selain tiga usulan dari pemerintah tersebut, Baleg juga menyepakati revisi UU BPK yang diusulkan oleh DPR.

Sementara itu, Menkum HAM Yasonna Laoly menyampaikan terima kasih atas persetujuan Baleg DPR. Ia berharap pembahasan RUU bisa selesai tahun ini juga.

"Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Baleg yang telah dapat menyelesaikan evaluasi Prolegnas prioritas yang sedang kita jalani selama tahun 2021 dan usulan beberapa rencana undang-undang yang masuk ke dalam prioritas tahun 2021," katanya.

"Memang waktu kita efektif di luar reses saya kira tinggal beberapa waktu, maka kita masih berharap optimis agar ini dapat kita selesaikan. Apa yang belum masih dalam prioritas mohon nanti dipertimbangkan," ucap Yasonna.

Adapun pemerintah sebelumnya menyampaikan 5 usulan RUU untuk masuk ke Prolegnas prioritas 2021.

Usulan itu adalah Rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, RUU KUHP, Revisi UU ITE dan Revisi UU Pemasyarakatan, dan Revisi UU BPK (usulan Komisi III DPR)