Liputan6.com, Jakarta Puncak arus mudik lebaran diperkirakan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025. Semua moda transportasi diminta untuk bersiap, tak terkecuali angkutan laut.
Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta, pemerintah untuk memastikan kelayakan moda transportasi menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025.
Baca Juga
"Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kapal yang digunakan dalam kondisi layak, aman, dan nyaman bagi para penumpang," kata Irine, Rabu (25/3/2025).
Advertisement
“Tentunya ini meningkatkan risiko keselamatan, terutama jika tidak ada pengawasan ketat terhadap jumlah penumpang dan muatan,” sambungnya.
Irine pun menyoroti masih adanya kapal-kapal yang dioperasikan sudah berusia tua dan tidak mendapatkan perawatan yang optimal. Dia menyebut, kondisi ini bisa menyebabkan kendala teknis di tengah perjalanan seperti mesin mogok atau kebocoran kapal.
Bahkan meskipun sudah ada regulasi terkait kelayakan kapal, namun implementasi di lapangan sering kali kurang maksimal.
“Dalam beberapa kasus, kapal yang seharusnya tidak beroperasi tetap digunakan karena lemahnya pengawasan," jelas dia.
Dia pun meminta pemerintah untuk memberlakukan sanksi tegas bagi operator kapal yang melanggar aturan keselamatan. Termasuk, pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran serius.
“Pemerintah juga harus mengawasi harga tiket agar tetap sesuai ketentuan dan mencegah praktik calo atau penipuan tiket palsu. Dan memastikan tersedianya alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci dalam jumlah cukup untuk seluruh penumpang," tuturnya.
Diminta Berkoordinasi
Selain itu, Irine menilai Pemerintah melalui Kemenhub perlu berkoordinasi dengan operator kapal untuk menambah jumlah armada guna mengurangi kepadatan dan menghindari overcapacity.
Dia juga menekankan pentingnya peningkatkan infrastruktur pelabuhan selama musim libur Lebaran seperti ruang tunggu yang lebih nyaman dan sistem antrean tiket yang lebih tertata.
"Apalagi setiap tahunnya, banyak pemudik menggunakan sepeda motor dengan membawa anak-anaknya," ucap Irine.
Irine mengingatkan, Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan kapal penyeberangan selama arus mudik.
"Dengan melakukan pengawasan ketat, memastikan kelayakan kapal, serta meningkatkan fasilitas dan regulasi, risiko kecelakaan dapat diminimalkan," imbuhnya.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com
Advertisement
