6 Isi Pidato Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76, Kamis pagi (23/9/2021) waktu Indonesia. Pidato disampaikan Jokowi secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Beragam hal disampaikan Jokowi saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB itu. Salah satunya terkait pandemi Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin politisasi dan diskriminasi vaksin Covid-19 yang masih terjadi saat ini diselesaikan dengan langkah nyata.

Dia melihat adanya kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19 masih timpang.

"Kemampuan dan kecepatan antaranegara dalam menangani Covid-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," kata Jokowi sebagaimana ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9/2021).

Tak hanya soal Covid-19, Jokowi juga mengajak dunia untuk serius menangani intoleransi, terorisme, dan perang. Menurut dia, jaminan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok minoritas haruslah terus ditegakkan.

Berikut sederet pernyataan Jokowi saat pidato sidang PBB dihimpun Liputan6.com:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin politisasi dan diskriminasi vaksin Covid-19 yang masih terjadi saat ini diselesaikan dengan langkah nyata. Dia melihat adanya kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19 masih timpang.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76 dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis pagi (23/9/2021). Pidato disampaikan Jokowi secara virtual.

"Kemampuan dan kecepatan antaranegara dalam menangani Covid-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," kata Jokowi sebagaimana ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Dia menilai perlunya mekanisme baru untuk menggalang ketahanan kesehatan global. Mulai dari, pendanaan, vaksin, obat obatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara.

"Diperlukan standarisasi prokes global dalam hal aktivitas lintas batas negara. Misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes maupun status kesehatan lainnya," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian mengatakan, semua negara harus bekerja sama dalam mengendalikan Covid-19. Lantaran, ekonomi global hanya bisa pulih apabila pandemi Covid-19 terkendali.

"Pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi," terang dia.

Dia menyampaikan, Indonesia sebagai negara berkembang membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas. Salah satunya, yang membuka banyak lapangan pekerjaan.

"Yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM dan berkelanjutan," ujar Jokowi.

Jokowi mengajak dunia untuk serius menangani intoleransi, terorisme, dan perang. Menurut dia, jaminan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok minoritas harus terus ditegakkan.

"Kita harus tetap serius menangani intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan," kata Jokowi.

Dia menyebut potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang masih jauh dari harapan, dan krisis politik di Myanmar harus menjadi fokus bersama. Adapun pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta pada April 2021 lalu.

Jokowi menyampaikan pertemuan tersebut menghasilkan lima point konsensus untuk membantu menangani krisis di Myanmar. Namun, kata dia, implementasi dari lima konsensus tersebut butuh komitmen militer Myanmar.

"Harapan besar masyarakat dunia harus kita jawab dengan langkah nyata, dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberi harapan masa depan dunia," papar Jokowi.

Jokowi menyinggung soal marginalisasi perempuan di Afghanistan hingga krisis politik yang terjadi di Myanmar. Menurut dia, persoalan tersebut harus diselesaikan bersama.

"Potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang makin jauh dari harapan serta krisis politik di Myanmar harus jadi agenda kita bersama," kata Jokowi.

Dia mengajak negara-negara lain untuk serius menangani masalah intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Selain itu, Jokowi menilai jaminan hak perempuan dan kelompok-kelompok minoritas harus ditegakkan.

"Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan," ucap dia.

Jokowi menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN sudah bertemu di Jakarta, Indonesia untuk membahas krisis politik yang terjadi di Myanmar.

Pertemuan itu menghasilkan lima poin konsensus yang salah satunya meminta agar kekerasan di Myanmar harus dihentikan.

"Five point konsensus yang implemetasinya butuh komitmen militer Myanmar," ucapnya.

Dia mengatakan, harapan masyarakat harus dijawab dengan dengan langkah nyata dan hasil yang jelas. Salah satunya, menjamin dunia terbebas dari konflik terorisme dan perang.

"Itulah kewajiban yang ada di pundak kita yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberi harapan masa depan dunia," tutur Jokowi.

Terakhir, Jokowi menyebut Indonesia berhasil menurunkan kebakaran hutan dan laju deforestasi. Dia menyampaikan bahwa kebakaran hutan di Indonesia berhasil turun 82 persen pada 2020.

"Pada 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan 82 persen dibandingkan tahun sebelumya. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir," kata Jokowi.

Dia juga menekankan komitmen Indonesia yang akan terus memprioritaskan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Jokowi menyadari bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam isu perubahan iklim.

"Untuk itu, kami terus bekerja memenuhi komitmen kami," ucap Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi Presidensi G20 pada 2022 mendatang. Tema yang diusung yakni, "Recover Together, Recover Stronger".

Dia menegaskan, Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia.

"Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan," ujarnya.

"Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind," tegas Jokowi.

(Lesty Subamin)