Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin politisasi dan diskriminasi vaksin Covid-19 yang masih terjadi saat ini diselesaikan dengan langkah nyata. Dia melihat adanya kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19 masih timpang.
Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76 dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis (23/9/2021) pagi. Pidato disampaikan Jokowi secara virtual.
Baca Juga
"Kemampuan dan kecepatan antaranegara dalam menangani Covid-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," kata Jokowi sebagaimana ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis.
Advertisement
Dia menilai perlunya mekanisme baru untuk menggalang ketahanan kesehatan global. Mulai dari, pendanaan, vaksin, obat obatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara.
"Diperlukan standarisasi prokes global dalam hal aktivitas lintas batas negara. Misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes maupun status kesehatan lainnya," ujar Jokowi.
Kerja Sama Antarnegara dalam Penanganan Covid-19
Di sisi lain, Jokowi menyebut bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa terjadi apabila pandemi Covid-19 terkendali. Oleh sebab itu, antarnegara harus bisa bekerja sama dan saling membantu dalam penanganan Covid-19 untuk pemulihan ekonomi.
"Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM dan berkelanjutan," tutur Jokowi.
Advertisement