4 Tanggapan Parpol soal Usulan Tanggal Pelaksanaan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Usulan tanggal digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang menuai beragam tanggapan dari sejumlah Partai Politik (Parpol). Belum lagi dikabarkan kalau rapat pengambilan keputusan hari H Pemilu telah ditunda.

Sebelumnya pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md telah mengumumkan usulan tanggal digelarnya pesta demokrasi jatuh pada tanggal 15 Mei 2024.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang, mengatakan kalau fraksinya lebih setuju jika Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.

"Fraksi PDI-P sangat setuju Pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Karena terkait usulan itu, KPU RI juga sudah melakukan simulasi tahapan di Komisi II DPR," kata Junimart di Jakarta, Kamis (7/10/2021). 

Jumari menilai, jika pemerintah menetapkan pemungutan suara pada bulan Mei, dikhawatirkan akan berbenturan dengan jalanya bulan suci Ramadan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, menyampaikan jika terkait pengambilan keputusan pelaksanaan Pemilu, sebaiknya tidak diambil secara voting. Ia mendukung terkait usulan melibatkan Parpol di DPR untuk pengambilan suara.

"Yang harus dihindari untuk pelaksanaan ini saya kira adalah pengambilan suara terbanyak atau voting. Karena kita harus terus menjunjung tinggi musyawarah kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan dan sedapat mungkin itu dilakukan dan diusahakan," ujar Muzani kepada wartawan di DPR RI, Kamis. 

Berikut merupakan deretan tanggapan Parpol soal usulan pelaksanaan tanggal Pemilu 2024 yang dihimpun oleh Liputan6.com:

Wakil Ketua Komisi II DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan fraksinya, menolak usulan tanggal Pemilu 2021 yang diajukan pemerintah dan lebih setuju dengan tanggal yang sebelumnya diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umun (KPU).

Junimart menilai kurang tepat terkait usulan pemerintah yang meminta agar pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei karena berbenturan dengan Ramadan yang jatuh pada bulan Maret-April 2024.

"Terkait usulan Pemerintah yang meminta pemilu dilakukan tanggal 15 Mei 2024, terpaksa kita tolak karena berbenturan langsung dengan bulan suci Ramadhan yang jatuh pada bulan Maret," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengusulkan Presiden Jokowi memanggil seluruh ketua umum partai politik untuk membahas persiapan Pemilu. Agar pemerintah dan DPR akhirnya satu suara soal hari pencoblosan.

"Saya harus akui, memang belum ada satu suara untuk itu, karena itu bersabar sedikit. Jika diperlukan menurut saya, malah perlu Presiden mengundang ketua umum partai politik," kata Arif di DPR RI, Rabu 6 Oktober 2021.

Senada dengan PDIP, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, juga mendukung usulan agar Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik membahas persiapan Pemilu 2024.

Waketum Golkar ini menilai, perlu konsensus bersama antara pemerintah, DPR RI dan partai politik untuk mendukung jalannya hajatan lima tahunan itu.

"Saya kira semakin banyak kita konsolidasi termasuk Pak Presiden membangun komunikasi untuk memberikan dukungan terhadap bagaimana kita mencapai titik temu desain dan konsep Pemilu 2024, itu semakin bagus," kata Doli.

"Golkar ikut mendorong apabila memang ada inisiatif juga dari presiden untuk bangun komunikasi dengan seluruh ketuam umum parpol dalam rangka mencari konsep dan desain yang ideal dalam pelaksanaan Pemilu 2024," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani angkat bicara mengenai pro kontra usulan tanggal digelarnya pesta demokrasi 2024.

Dirinya meminta agar pengambilan keputusan jadwal Pemilu 2024 tidak diambil secara voting. Muzani mendukung bila pemerintah musyawarah dengan partai politik di DPR untuk menentukan hari pemungutan suara.

"Yang harus dihindari untuk pelaksanaan ini saya kira adalah pengambilan suara terbanyak atau voting. Karena kita harus terus menjunjung tinggi musyawarah kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan dan sedapat mungkin itu dilakukan dan diusahakan," ujar Muzani kepada wartawan di DPR RI, Kamis (7/10/2021).

Muzani juga setuju terkait usulan mempertemukan Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan Partai Politik (Parpol) di DPR.

"Kita di DPR bersama dengan pemerintah bisa segera mengambil keputusan untuk mempersiapkan tahapan pemilu. Ini adalah tahun 2021 akhir, tahun depan sudah 2022, sehingga tahapan pemilu dan tahapan baik legislatif ataupun pilpres sudah bisa dimulai," ujar Muzani.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo mengikuti jadwal Pemilu 2024 sesuai dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yakni 21 Februari 2024.

"Niat pemerintah baik, biar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya. Tapi baiknya, Pak Jokowi ikut KPU saja karena simulasi yang dilakukan sudah matang. Dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu kita berkualitas," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Mardani menyebut, apabila Pemilu 2024 dilaksanakan Februari, maka waktu persiapan semakin matang.

"Pemilu Februari 2024 kelebihannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara, tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan," jelas dia. 

Mardani mengingatkan, apabila Pemilu 2024 dipilih pada 15 Mei, maka akan sangat mepet dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Deni Koesnaedi