Oposisi Greenland Menangkan Pemilu

Liputan6.com, Nuuk - Pihak oposisi tengah-kanan Greenland berhasil meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilu yang didominasi oleh isu kemerdekaan dan keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih wilayah semi-otonom tersebut.

Menurut hasil pemilu yang hampir lengkap, Partai Demokrat, yang mendukung pendekatan bertahap menuju kemerdekaan dari Denmark, meraih sekitar 30 persen suara.

"Greenland membutuhkan kita untuk bersatu di tengah minat besar dari luar," tutur pemimpin Partai Demokrat Jens-Frederik Nielsen seperti dikutip dari BBC. "Ada kebutuhan untuk persatuan, jadi kami akan bernegosiasi dengan semua pihak."

Greenland, pulau terbesar di dunia yang terletak antara Samudra Arktik dan Atlantik, telah dikendalikan oleh Denmark selama sekitar 300 tahun. Meskipun jarak antara Greenland dan Denmark mencapai hampir 3.000 km, Greenland mengatur urusan domestiknya sendiri. Namun, keputusan terkait kebijakan luar negeri dan pertahanan masih dibuat di Kopenhagen.

Lima dari enam partai utama dalam pemilu ini mendukung kemerdekaan dari Denmark, tetapi mereka berbeda pendapat tentang seberapa cepat kemerdekaan itu harus dicapai. Partai Demokrat, yang suaranya meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan pemilu 2021, dianggap sebagai partai moderat dalam hal kemerdekaan. Sementara itu, partai oposisi lain, Naleraq, yang ingin segera memulai proses kemerdekaan dan menjalin hubungan lebih dekat dengan AS, berada di posisi kedua dengan meraih hampir seperempat suara.

Dukungan untuk Naleraq meningkat setelah salah satu politikus muda paling populer di Greenland, Aki-Matilda Hoegh-Dam, memutuskan untuk beralih dari salah satu partai penguasa. Dia menempati posisi kedua dalam perolehan suara, di bawah Nielsen.

Dua partai penguasa saat ini, Inuit Ataqatigiit (IA) dan Siumut, terlempar ke posisi ketiga dan keempat. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Perdana Menteri Mute B. Egede.

Lebih dari 40.000 penduduk Greenland dari total populasi 57.000 orang memberikan suara untuk memilih 31 anggota parlemen dan pemerintah lokal. Enam partai tercantum dalam surat suara dan pemungutan suara berlangsung di 72 tempat yang tersebar di seluruh pulau.

"Partai Demokrat membutuhkan mitra pendukung untuk membentuk mayoritas," kata Maria Ackren dari Universitas Greenland. "Mereka bisa bekerja sama dengan Naleraq atau Inuit Ataqatigiit. Tergantung pada Partai Demokrat untuk memutuskan arah yang mereka inginkan."

Sejak 2009, Greenland memiliki hak untuk mengadakan referendum kemerdekaan. 

Menurut Profesor Ackren, kemenangan Partai Demokrat tidak hanya disebabkan oleh keinginan rakyat Greenland atas perubahan pemerintahan, tetapi juga karena ketidakpuasan terhadap undang-undang perikanan baru dan masalah domestik lainnya. Meskipun kemerdekaan dianggap sebagai tujuan akhir oleh sebagian besar penduduk Greenland, reformasi di bidang ekonomi, kesehatan, dan sektor lainnya harus dilakukan terlebih dahulu.

Lokasi strategis Greenland dan sumber daya mineralnya yang melimpah telah menarik perhatian Trump. Pada 2019, dia bahkan sempat mengusulkan untuk membeli pulau tersebut. Selama masa kepresidenannya, Trump sempat menegaskan niatnya untuk menguasai Greenland.

"Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Bagaimanapun caranya, kami akan mendapatkannya," kata Trump dalam pidato di depan Kongres AS pekan lalu.

Namun, baik pemerintah Greenland maupun Denmark telah menolak pernyataan Trump secara tegas. Pemimpin Partai Demokrat menegaskan bahwa Greenland perlu mengambil langkah tenang dalam menghadapi tekanan dari AS.

"Di tengah perubahan besar yang terjadi secara global, kita harus bersatu ... berbicara dengan satu suara," ujarnya kepada penyiar publik KNR.