DPR: Indonesia Bakal Dapatkan Prioritas Kuota Besar Bila Berangkatkan Jemaah Haji di 2022

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto mengatakan pemerintah Arab Saudi menjanjikan Indonesia masuk negara prioritas untuk kuota haji jika tahun 2022 dapat diselenggarakan.

Kepastian itu didapatkan ketika menemani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu sejumlah pejabat terkait haji di Arab Saudi beberapa waktu lalu.

"Jadi kalau pandeminya nanti Insyaallah tidak ada masalah, Indonesia itu prioritas, itu saya dengar langsung baik dari gubernur mekkah, maupun dari Menteri Haji maupun menteri urusan Islam, Indonesia itu akan menjadi prioritas," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Kendala penyelengaraan haji 2022 yang belum bisa dipastikan karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum stabil. Bila digelar pun akan sangat terbatas. Saudi perlu memastikan berapa jumlah calon jamaah yang bisa diundang untuk haji.

"Jadi kalau yang saya tangkap itu, kalaupun besok pembatasan di 2022 tidak full kuota kita karena mereka menerapkan protokol kesehatan," kata Yandri.

"Kalau misalkan sampai 30 persen saja kuota kita, itu hebat, artinya sekitar 60 ribu yang berjalan, sudah hebat," sambungnya.

Yandri bilang, umroh menjadi uji coba apakah Indonesia bisa mendapatkan kuota haji atau tidak. Jika tertib protokol kesehatan dan sesuai standar yang diberikan Saudi, ia yakin Indonesia akan mendapatkan kuota.

"Memang akan diawali uji coba kita di umroh, klo umroh ini Indonesia benar-benar bisa melakukan protokol kesehatan, tertib, aman sesuai standar Saudi, ya saya kira haji gak akan ada persoalan lagi," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga mengakui, kesuksesan umrah menjadi kunci apakah Saudi memberikan kuota haji atau tidak. Dia harap tidak ada permasalahan selama umroh dibuka kembali.

"Jadi kunci terbuka atau tidaknya haji tergantung bagaimana kita mampu melaksanakan ibadah umrah ini dengan baik," katanya saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI.

"Artinya, tidak ada lagi kasus-kasus yang sudah ada terdahulu. Misalnya ada PCR bodong. Yang kaya gitu jangan ada lagi. Kalau ada lagi, maka harapan kita semua, harapan seluruh muslim Indonesia untuk bisa berangkat haji ya mohon maaf akan semakin berat," tegas Yaqut.