Wagub DKI Sebut Kenaikan Status PPKM di Jakarta Bukan karena Omicron

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, kasus varian baru Covid-19 atau Omicron bukan penyebab kenaikan level PPKM di Jakarta.

Diketahui, berdasarkan data terbaru DKI Jakarta mengalami kenaikan PPKM dari level satu ke dua.

"Enggak ada hubungan sama Omicron, level 2 enggak ada hubungan sama Omicron," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Januari 2022 malam.

Poltikus Gerindra ini menyebut, kenaikan level PPKM di Jakarta akibat pencapaian vaksinasi Covid-19 di kota penyangga Jakarta. Untuk vaksinasi dosis pertama di Jakarta sudah mencapai 11.847.737 orang atau 117,5 persen pada Selasa (4/1/2022).

Jumlah tersebut dengan proporsi 70 persen merupakan warga ber-KTP DKI dan 31 persen warga KTP non-DKI. Sedangkan, total dosis dua mencapai 9.310.502 orang atau 92,3 persen.

"Iya jadi salah satunya memang di daerah-daerah lain vaksinnya belum selesai semua dan berbagai fasilitas yang mungkin belum semua terpenuhi," kata Riza.

Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 menyebut ada dua provinsi yang mengalami kenaikan selama empat minggu berturut-turut, yaitu DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

"DKI Jakarta kasusnya terus meningkat dari 212 menjadi 254. Kemudian meningkat lagi menjadi 348, terakhir mencapai 526 kasus," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui daring, Selasa, 4 Januari 2022.

Dia pun mengingatkan, kunci mencegah lonjakan kasus Covid-19 sudah tertuang dalam rilis Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada gelombang kedua pandemi Covid-19. Saat itu, lonjakan kasus Covid-19 dipicu varian Delta.

"Lonjakan kasus dapat dicegah dengan respons pengendalian kasus yang sedini mungkin," jelas Wiku.

Karenanya, dia meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau segera mengambil tindakan pengendalian Covid-19 dalam dua pekan ke depan.

Wiku juga berharap agar fungsi Satgas fasilitas umum dan Posko Covid-19 dioptimalkan.

"Mohon pastikan Satgas posko di fasilitas umum dan tingkat desa atau kelurahan yang telah dibentuk dan berfungsi seluruhnya agar pengawasan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan maksimal," kata dia.