Cegah Ketimpangan, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Dukung IKN Nusantara

Bambang mengharapkan, nantinya akan ada lima atau enam kementerian yang tidak pindah ke IKN Nusantara, tetapi ke Papua. Tujuannya untuk dapat membangun Papua dan Indonesia Timur.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Feb 2022, 17:54 WIB
Diterbitkan 08 Feb 2022, 16:00 WIB
Mengintip Sarana Transportasi di Ibu Kota Baru RI
Kemenhub merumuskan rencana induk (masterplan) interkoneksi seluruh jalur transportasi ibu kota negara (IKN) di Kaltim. (Liputan6.com/Abelda Gunawan)

Liputan6.com, Jakarta Perguruan Tinggi Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bahkan, 41 rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dipimpin Prof Chairil Anwar melakukan kunjungan ke titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bambang Setiadji mengatakan, sebagian besar rektor kagum melihat lokasi IKN. Ini akan menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya tersentral di Pulau Jawa.

"Ini rencana jangka pendek mungkin mengganggu APBN tetapi jangka panjang sangat penting. Masalah dasar kita adalah ketimpangan. Salah satunya Jawa dan luar Jawa. Jakarta dan luar Jakarta. 60 persen uang berputar di Jakarta," katanya saat dihubungi, Selasa (8/2).

Dia mengharapkan, nantinya akan ada lima atau enam kementerian yang tidak pindah ke IKN Nusantara, tetapi ke Papua. Tujuannya untuk dapat membangun Papua dan Indonesia Timur.

Selain itu, Bambang mengingatkan, pembangunan IKN sebaiknya tetap melibatkan warga asli Kalimantan Timur. Sehingga pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal dapat optimal.

"Libatkan orang lokal. Jangan terulang orang Betawi di Jakarta. Ini yang ditakutkan. Perguruan tinggi Muhammadiyah siap berkontribusi dari SDM dan siap juga pindah ke IKN," tutupnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Makna Titik Nol Ibu Kota Negara

DPR sahkan RUU IKN menjadi UU
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membacakan pandangan pemerintah terkait RUU IKN pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022). DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan apa yang dimaksud dengan titik nol dalam pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara di Kalimantan.

Dia menjelaskan jika titik nol Ibu Kota Negara Baru Nusantara adalah sebagai titik referensi untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan air laut.

“Titik nol itu bukan berarti di situ kita akan mulai. Istana memang bukan di titik nol, dia agak ke atas,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI melansir Antara di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Nantinya, Istana Negara di IKN Nusantara akan dibangun di daerah yang sedikit lebih tinggi dengan sayap sebelah kanan dibangun gedung DPR dan MPR serta bagian yudikatif di sayap sebelah kiri.

“Jadi saya kira bagus sekali kalau itu memang bisa terwujud,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap sampai 2045. Namun pihaknya telah memastikan ketersediaan air yang merupakan aspek paling penting serta mulai membangun Bendungan Sepaku Semoi dan jalan untuk logistik.

Menurutnya, jika jalan tol dari Balikpapan ke IKN selesai maka bandara ke IKN akan sama waktu tempuhnya seperti dari Cengkareng, Jakarta Barat ke Semanggi, Jakarta Selatan.

“Kemudian dari Samarinda ke IKN juga akan lebih cepat sekitar 1 jam lebih sedikit,” ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya