Mulyadi DPR Tolak Rencana Pembangunan Tol di Jalur Puncak II Bogor, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi menolak rencana pemerintah membangun jalan tol baru di jalur Puncak II, Kabupaten Bogor. Jalan bebas hambatan itu akan menghubungan wilayah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur.

Jalan tol baru ini akan menjadi alternatif menuju obyek wisata Puncak, Bogor yang selalu ramai pengunjung sehingga menimbulkan kemacetan kendaraan.

Mulyadi mengaku sudah mendengar kabar bahwa pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jalan tol sebagai pengganti jalan nontol di jalur Puncak II.

"Iya, saya sudah mendengar," ujar Mulyadi saat ditemui di Bogor, Sabtu (19/2/2022).

Anggota DPR RI dari Dapil Bogor itu tidak setuju jika harus dibangun jalan tol dari Sentul menuju Cipanas untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak. Menurut dia, alternatif yang paling tepat adalah pembangunan jalan nontol di jalur Puncak II.

"Saya masih bertahan untuk tidak (dibangun) tol. Kalau pun jalan tol, itu opsi saja," katanya.

Politikus Gerindra ini mengklaim, jalan nontol di Puncak II akan mengurangi beban kemacetan di kawasan Cisarua dan sekitarnya. Selain itu, keberadaan jalur alternatif menuju Cianjur ini diyakini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukamakmur, Bogor.

"Notabennya di balik gemerlap Puncak ini, (di Sukamakmur) ada 10 desa yang masuk kategori desa tertinggal di Kabupaten Bogor," ungkap dia.

Untuk itu, di kawasan tersebut lebih layak dibangun jalur alternatif baru nontol dibanding jalan berbayar. Sebab dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor.

"Destinasi wisata di sana sangat bagus. Tidak kalah dengan Puncak. Makanya harus ada nontol supaya mereka ikut berkembang," ucap Mulyadi.

Mulyadi meyakini pembangunan jalur nontol yang membelah perbukitan itu tidak akan merusak ekosistem dan kelestarian alam di kawasan Puncak II. Tidak seperti halnya di kawasan Puncak Bogor, daerah resapan air beralihfungsi menjadi bangunan komersil, vila, dan rumah penduduk.

"Betul (tutupan masih bagus). Sekarang dibalik, kalau dibangun jalan tol apakah itu bermanfaat buat masyarakat?," ucap Mulyadi.

Kendati yang diuntungkan dari keberadaan jalan tol itu nantinya adalah warga Jakarta dan sekitarnya termasuk para pengusaha.

Ia mencontohkan pembangunan tol Trans Jawa yang membuat banyak industri kuliner, restoran, dan warung di jalur Pantura memilih tutup karena sepi pembeli.

"Artinya tidak berdampak terhadap peningkatan ekonomi di wilayah. Makanya ketika dibangun tol, pertanyaan saya cuma satu. Itu untuk siapa?. Memang semua masyarakat kita, paling tidak kue pembangunan itu harus masuk ke pelosok-pelosok," kata dia.

Proyek Jalur Puncak II yang digagas pada 2010 oleh Bupati Bogor kala itu Rahmat Yasin, sebetulnya sudah mulai berjalan hingga 2012.

Namun di tengah perjalanan, kontraktor pelaksana proyek melakukan kesalahan dan menyerempet ke ranah hukum. Sehingga Pemerintah Pusat menghentikan bantuan keuangan pembangunan jalan sepanjang 47 kilometer itu.

Setelah berganti kepemimpinan, Bupati Bogor Ade Yasin kembali melanjutkan proyek yang dimotori kakak kandungnya itu. Namun, usulannya tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat.

Ade pun akhirnya nekat menggerakkan TNI melalui program TMMD untuk membuka kembali jalur di area perbukitan hingga menembus Cipanas, Cianjur. Sejumlah pengusaha mendukung pembangunan jalan itu dengan menghibahkan sebagian lahannya untuk kepentingan jalan.

Kala itu, Ade telah menyiapkan anggaran pembukaan jalan sebesar Rp 5 miliar.

"Kita buka aja dulu. Dananya sudah disiapkan Rp 5 miliar untuk PTT. Jadi harus ada upaya paksa, bertahap saja. Kalau Rp 5 miliar tidak cukup bisa ditambah lagi," terang Ade beberapa waktu lalu.

Pada pertengahan tahun 2021, Ade Yasin kemudian berencana membangun jembatan ikonik di jalur Puncak II tepat di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Cianjur.

Jembatan yang merupakan gagasan dari anggota DPR RI Mulyadi ini nantinya akan menonjolkan ciri khas dari dua daerah. Mulyadi pun berjanji akan mendorong pemerintah membangun jembatan ini. Namun sampai dengan saat ini, realisasinya masih belum jelas.