Wagub: Tak Mungkin Pemprov DKI Jakarta Wajibkan ASN Beli Tiket Formula E

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan, pihaknya tak akan mewajibkan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membeli tiket ajang balap mobil listrik atau Formula E.

"Kalau soal tiket ini kan kegiatan seperti ini tidak mungkin kami Pemprov (DKI Jakarta) mewajibkan ASN membeli tiket, tidak mungkin. Tapi kalau para tokoh memberi saran memberi imbauan itu silakan. Tapi kalau mewajibkan tidak mungkin. Saya kira itu kita semua sudah tahu tidak mungkin mewajibkan orang membeli tiket," tegas Riza di Jakarta, Senin (7/3/2022).

Kendati begitu, Riza mempersilakan jika di antara para tokoh mengimbau ASN untuk turut membeli tiket Formula E yang bakal digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022 mendatang. Asalkan tak disertai paksaan.

"Namun demikian kalau ada tokoh yang memberi saran itu saya kira itu imbauan silakan saja," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dikabarkan mewajibkan ASN untuk menonton dan membeli tiket gelaran MotoGP di Mandalika, Lombok.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan, ada 21.530 tiket MotoGP Mandalika yang sudah laku terjual. Artinya, ada 35.000 tiket yang belum terjual. Gita mengatakan, ASN menjadi salah satu yang diwajibkan menonton.

"Sebanyak 35.000 tiket itu kemudian kami coba lakukan mapping. Kami distribusikan dalam 10 cluster penjualan tiket di NTB. Dari Pemprov NTB, kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP," ujar Gita dalam acara Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika, beberapa waktu lalu.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah pun buka suara. Dia membantah adanya kebijakan yang mewajibkan ASN untuk membeli tiket MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022.

"Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan diskon 10%. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses, sehingga menyampaikan berita ini ke publik," ujarnya.

Dia melanjutkan, kebijakan tersebut belum final dan baru sekadar ide untuk penjualan tiket MotoGP Mandalika. "Kebijakan ini belum final," tegasnya.