87 Parlemen Asing Akan Hadiri IPU Bali 2022

Liputan6.com, Jakarta Inter Parliamentary Union (IPU) akan menjadi agenda penting yang ditunggu oleh parlemen asing. Penyelenggaraannya juga diharapkan dapat mendorong terciptanya perdamaian dunia.

Badan Kerja Sama Antar parlemen (BKSAP) DPR RI akan memanfaatakan IPU ke-144 yang akan diselenggarakan di Bali pada 20 Maret-24 Maret 2022 mendatang untuk mendorong terciptanya perdamaian dunia di Eropa Timur, dengan situasi invasi militer Rusia ke Ukraina.

Antusiasme parlemen asing sudah terlihat. Sebanyak 87 dari 178 negara anggota parlemen yang mengonfirmasi kehadirannya di Bali.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma mengatakan, beberapa duta besar Indonesia di beberapa negara sahabat sudah menyampaikan bahwa parlemen mereka akan hadir di IPU ke-144. Untuk kehadiran delegasi di Bali senditi tidak ada masalah.

Terlebih, BKSAP DPR RI sudah bertemu dengan Kementerian Luar Negeri dan Mentero Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaian, agar karantina bagi wisatawan mencanegara yang memasuki Bali dihapuskan.

"Karena Bali didukung oleh desa adat dan Stakeholder berhasil menangani Pandemi Covid-19 dengan maksimal alias prokes di Bali amatlah maksimal. Di sisi lain tingkat vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 yang sudah mencapai lebih dari 100 persen, vaksinasi booster yang sedang berjalan. Dukungan Pemerintah pusat untuk Bali untuk Pandemi Covid-19 yang maksimal juga menjadikan kasus aktif di Bali Rendah," tutur Supadma dalam keterangannya, Minggu (13/3/2022).

BKSAP Indonesia juga telah mengundang anggota parlemen dunia dalam setiap kunjungan delegasi BKSAP DPR RI ke Eropa dan Amerika Sekitar, supaya hadir dalam IMU ke-144 di Bali. Supadma menyebut, pihaknya sudah mengundang sekaligus mempromosikan Bali kepada negara Balkan seperti Bosnia, Serbia Montenegro dan lainnya.

Lebih lanjut, dalam pertemuan parlemen dunia yang akan digelar secara buble di Kawasan Nusa Dua, kelurahan Bualu, Kecamatan Kutai Selatan, Kabupaten Badung itu, selain membahas isu lingkungan, ekonomi hijau, dipastikan juga akan didorong oleh penyelesaian isu terkini.

"Momen IPU di Bali ke-144 akan menjadi momen penting terkhusus berkaitan dengan hal yang memperjuangkan kepentingan nasional, baik terkait perdagangan maupun kedaulatan NKRI. Isu terkini terkait mendorong tercapainya perdamaian di daerah Eropa Timur yang dapat berdampak buruk kepada dunia karena efek perang Rusia dan Ukraina," kata Supadma.

Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib, BKSAP, dalam upaya mendukung terciptanya perdamaian dunia, BKSAP DPR RI memiliki tugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

Dalam pembahasan IPU Bali juga akan konsentrasi membahas Isu perdamaian dunia mengatasi perang Rusia dengan Ukraina akan menjadi isu baru. Lainnya tentu ada pembahasan kerjasama penanganan pandemi Covid-19 demi pemulihan ekonomi dunia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menjelaskan bahwa sidang umum IPU ke 144 harus mengirimkan pesan kuat bahwa parlemen selalu siap menjadi bagian dari solusi untuk memecahkan tantangan paling besar yang dihadapi dunia saat ini.

Puan Maharani pun selaku Ketua DPRI RI mengatakan, bahwa tahun 2022 merupakan tahun yang penting dan dan menentukan apakah dunia dapat keluar dari Pandemi Covid-19. Ajang IPU yang akan diadakan di Bali juga akan menguntungkan bagi Indonesia.

"Bahwa sidang IPU akan menjadi momentum bagi parlemen dari berbagai negara untuk bersama-sama membangun komitmen global dalam upaya menghadapi pandemi dan dampaknya," ungkap Puan.

Adapun tema IPU tahun ini adalah Getting to Zero, mobilizing parliament to act on climate change.

"Dalam pertemuan IPU Bali akan membahas kerja sama antar parlemen. Di antaranya Spanyol, Ukraina, dan Slovakia. Kerja samanya di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Diharap dengan kerja sama maka kedua belah pihak akan makin maju dan setara di bidang finansial serta yang lain," jelas Puan.