Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Puan Maharani Sebut IPU Bisa Minta Tingkatkan Kesediaan Vaksin Covid-19

Puan Maharani mendorong parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Inter Parliamentary Unit (IPU) untuk aktif.

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Mei 2021, 20:50 WIB

Diterbitkan 17 Mei 2021, 20:50 WIB

Ketua DPR Puan Maharani berpidato pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Rapat juga membahas pembentukan kementerian baru. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Inter Parliamentary Unit (IPU) untuk aktif mengupayakan pemerataan ketersediaan vaksin Covid-19 di seluruh dunia.

Hal ini disampaikan saat menghadiri sidang ke-142 Majelis Persatuan Antar-Parlemen, Senin (17/5/2021) secara virtual.

"Parlemen negara anggota IPU mesti mendesak negara produsen vaksin untuk meningkatkan produksinya secara optimal. Sudah saatnya mengedepankan solidaritas global. Negara surplus persediaan vaksin mesti didorong untuk membagi stok vaksin yang dimilikinya dengan negara lain," kata Puan dalam keterangannya.

Dia mengatakan ketimpangan distribusi vaksin memang menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Dan ini harus segera diatasi.

"Pandemi Covid-19 bakal semakin sulit diatasi bila vaksinasi tidak merata di seluruh dunia sebagai jalan menuju kekebalan kelompok (herd immunity)," jelas Puan.

Dia mengatakan kekhawatiran semakin bertambah karena meningkatnya dinamika penularan virus membuat kondisi tahun ini berpotensi lebih buruk dibanding 2020. Hal tersebut sebagaimana diperingatkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Saatnya dunia bersatu. Kita berpacu dengan waktu untuk melakukan vaksinasi secara global di tengah ancaman kecepatan virus yang terus bermutasi," kata Puan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mesti Ditingkatkan

Puan menuturkan, seluruh negara mesti bekerjasama mengompensasi biaya yang dikeluarkan pengembang vaksin serta mendorong pengabaian hak paten atas vaksin demi memungkinkan dilakukannya produksi massal.

Selain itu, dia juga mendorong dilakukannya transfer teknologi bagi pembuatan vaksin dari negara maju kepada pusat-pusat produksi vaksin di negara berkembang.

Di sisi lain, Puan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengetatan terkait peningkatan kasus di sejumlah negara. Singapura, Malaysia, hingga Taiwan belakangan kembali menerapkan pengendalian ketat terhadap pergerakan warganya akibat lonjakan kasus di negara masing-masing.

"Ini semua tentu harus menjadi perhatian dan peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasan penyebaran virus Corona, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Reporter: Intan Umbari/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓