Jokowi Panggil Semua Menteri ke Istana di Rabu Pon Besok, Bakal Ada Reshuffle Kabinet ?

Kebetulan, 23 Maret besok jatuh pada Rabu Pon dalam penanggalan Jawa, tanggal yang biasa digunakan Jokowi untuk mengambil keputusan penting seperti reshuffle.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Mar 2022, 18:29 WIB
Diterbitkan 22 Mar 2022, 18:29 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Kabinet Pengarahan Presiden dan APBN 2022 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 17 November 2021. (Dok Sekretariat Kabinet RI)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, Presiden Jokowi akan mengumpulkan seluruh menteri dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022 besok.

Rapat tersebut bakal berlangsung di tengah isu reshuffle menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Terkait itu, Johnny mengaku tidak mengetahuinya, namun dia menyebut undangan untuk para menteri merupakan agenda rapat terbatas.  

Johnny menyebut, undangan tersebut bukan karena isu akan ada kocok ulang kabinet. Kebetulan, 23 Maret besok jatuh pada Rabu Pon dalam penanggalan Jawa, tanggal yang biasa Jokowi mengambil keputusan penting seperti reshuffle.

"Besok saya ada undangan ratas," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Ratas itu, kata Johnny, salah satunya membahas penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Tidak ada pembahasan lain.

"Undangan ratasnya pasti masalah yang terkait lah. Salah satunya tentang penyelenggaraan motogp mandalika itu, yang lain belum ada pembicaraannya," katanya.

 


Serahkan Keputusan pada Jokowi

Menkominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. (Foto: Kemenkominfo)

Sementara mengenai reshuffle kabinet, Sekjen Nasdem ini menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi. 

Menurutnya, Jokowi ingin mengevaluasi para menterinya pun, partai koalisi tidak terlibat.

"Tapi kan presiden mengangkat kabinet bukan untuk reshuffle untuk kabinetnya bekerja sebagai pembantu presiden," katanya.

"Nah kalau hasil evaluasinya ada yang perlu diperbaiki atau dilengkapi atau bahkan diganti direposisi itu kewenangan presiden," pungkas Johnny.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya