Indonesia Cetak Rekor Rebut 14 Medali di Paralimpiade Paris 2024, Pembinaan Berlanjut?

Jokowi Minta Permudah Pengurusan Sertifikat SNI: Jangan Ruwet

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mendengar adanya keluhan soal sulitnya pembuatan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

oleh Lizsa Egeham diperbarui 25 Mar 2022, 13:24 WIB

Diterbitkan 25 Mar 2022, 13:24 WIB

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan logo baru dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mendengar adanya keluhan soal sulitnya pembuatan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dia pun meminta agar pembuatan sertifikat SNI disederhanakan dan dipermudah.

"Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dia pun meminta agar biaya pembuatan sertifikat SNI bisa terjangkau oleh semua pihak. Hal ini agar pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) bisa mendapatkan sertifikat SNI.

"Jangan ruwet, mahal bayar sini, bayar sana. Kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin. Dipermudah, biar semua (UMKM) bisa masuk ke e-catalog," katanya.

"Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM (usaha kecil menengah) kita tersenyum semua, UKM kita mau tidak mau berproduski investasi lagi," sambung Jokowi.

Memperbanyak Produk Dalam Negeri

Dia ingin agar produk UMKM bisa banyak masuk ke dalam e-katalog. Jokowi sendiri telah meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperbanyak produk dalam negeri yang masuk e-katalog

"Saya minta kepada Kepala LKPP, kemarin 50.000 sudah loncat ke 161.000 masuk e-catalog," ucapnya.

Jokowi lalu menargetkan produk dalam negeri yang masuk ke e-catalog bisa mencapai 1 juta hingga akhir 2022. Dia juga mengingatkan kepala daerah untuk mengambil produk-produk UKM.

"Akhir tahun harus bisa sampai tembus 1 juta. Lompatannya harus begitu, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati ambil UKm kita yang baik-baik masuk ke e-catalog," tutur Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓