Gerindra Klaim Prabowo Tak Manfaatkan Jabatan Menhan untuk Kampanye Capres 2024

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut bakal maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Bahkan, sejumlah kader sudah menginginkan pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim ketua umumnya tak akan memanfaatkan jabatan sebagai Menhan untuk kampanye Capres 2024.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengingatkan jajaran menterinya untuk fokus bekerja di tengah tahapan Pemilu 2024 yang akan segera dimulai.

"Karena menteri dari partai Gerindra saya pikir tidak melakukan kampanye maupun pencitraan," klaim Dasco di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Dia menyebut, Prabowo selalu fokus membantu Presiden Jokowi bekerja, dan tak pernah melakukan kampanye.

"Selama ini kalau menteri pertahanan, Pak Prabowo sebagai pembantu presiden fokus membantu kerja kerja dari presiden dan tidak pernah melakukan kampanye," ungkap Dasco.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini menyebut, apa yang dilakukan Prabowo saat Idul Fitri adalah hal yang wajar, terlebih dalam suasana Lebaran.

"Saya pikir adalah wajar kalau kemudian Pak Prabowo mengadakan halal bihalal bersafari ke tokoh masyarakat pada saat Idul Fitri dan itu hal biasa dan tak perlu diperdebatkan," kata Dasco.

"Saya pikir kalau kemudian konflik kepentingan dikaitkan dengan safari ramadhan saya pikir terlalu naif ya," sambungnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan 2022.

Dia pun meminta jajaran menteri dan para kepala lembaga negara untuk fokus bekerja di tugas masing-masing.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (9/5/2022).

Dia menekankan agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas bersama harus terselenggara dengan baik. Jokowi ingin Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan tanpa ada gangguan.

"Agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul isa kita pastikan terselenggara dengan baik, Pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo meminta para menteri fokus bekerja di tugasnya masing-masing. Pernyataan Jokowi tersebut terkait tahapan pemilu 2024 yang segera dimulai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan para menteri yang akan maju Pilpres 2024 lebih baik mengundurkan diri.

“Semua menteri yang berniat maju sebaiknya mundur. Etisnya yang mau maju mundur,” kata Mardani saat dikonfirmasi, Rabu (11/5/2022).

Mardani menilai, kursi menteri akan jauh lebih baik ditempati tokoh yang bisa fokus pada pekerjaan kementerian tanpa terpecah dengan kepentingan lain. “Biar digantikan dengan mereka bisa fokus bekerja,” ujarnya.

Senada dengan PKS, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut sebaiknya menteri tersebut mundur.

“Etikanya sih mundur, itu lebih gentle. Kecuali gak peduli dengan etika,” kata Jazilul.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai, para menteri kabinet Indonesia Maju yang ingin fokus bertarung di Pilpres 2024, sebaiknya mundur dari jabatannya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri fokus bekerja di tugasnya masing-masing. Pernyataan Jokowi tersebut terkait tahapan pemilu 2024 yang segera dimulai.

Kamhar menyatakan, dengan memilih mundur, menteri yang hendak maju di Pilpres 2024 bisa terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

"Jika memilih mundur, itu lebih baik untuk menghindarkan pada penyalahgunaan kekuasaan,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Rabu (11/5/2022).

Demokrat menyatakan, kritik Jokowi kepada para menteri pembantunya juga merupakan kritik terhadap diri Jokowi sendiri.

"Kritik yang disampaikan Pak Jokowi kepada para pembantunya untuk fokus kerja sesuai masing-masing bidangnya sejatinya adalah kritik bagi dirinya sendiri," katanya.

"Selain tak ada tindakan korektif terhadap beberapa pembantunya yang telah membuat kegaduhan politik, Pak Jokowi malah sibuk kejar target regulasi turunan pemindahan IKN padahal diakuinya sendiri bahwa ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan pandemi Covid-19 juga belum selesai," jelas Kamhar.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com