KPU Sebut Infrastruktur IT Belum Diperbaharui Sejak 2009 Silam

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto mengungkap, perangkat infrastruktur Informasi Teknologi (IT) instansinya sudah usang. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, perangkat IT tersebut belum pernah diperbaharui sejak 2009.

"Itu sejak 2009 dan belum ada pembaruan. Penting di era kita serba akan memanfaatkan teknologi informasi. Itu yang nanti akan disampaikan Sekjen (KPU) di forum konsinyering (bersama DPR)," kata Komisoner KPU Yulianto kepada awak media saat dikonfirmasi, Rabu (15/6/2022).

Namun, Yulianto memastikan, pembaruan infrastruktur masih tetap menggunakan anggaran yang sudah disepakati yaitu Rp 76,6 triliun.

Tetapi, dalam forum konsinyering yang dihelat hari ini, alokasi anggarannya akan dirinci kembali untuk penggunaannya.

"Sebenarnya itu adalah angka yang sudah sering kita koordinasikan. Tetapi itu adalah bagian yang harus kita jelaskan secara detail kebutuhan item per item," kata Yulianto.

Dia merinci, rapat juga akan membahas soal dukungan non tahapan. Selain itu, KPU dan DPR akan melakukan verifikasi kembali untuk perbaikan sarana seperti kantor dan pembangunan gedung.

"Bagian yang coba disisir setelah Sekjen berkoordinasi penuh dengan KPU seluruh Indonesia terkait dengan titik mana saja yang nanti akan diprioritaskan," tutup Yulianto.

Yulianto menegaskan, dukungan infrastruktur dalam rangkaian Pemilu 2024 adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan.

"Maka dari itu, KPU akan menegaskan terkait dukungan anggaran untuk hal tersebut," jelas Yulianto.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari meminta semua anggotanya murah senyum. Sebab pada dasarnya tugas yang dilakukan KPU adalah pelayan dalam hal lancarnya pesta demokrasi.

Pernyataan ini disampaikan Hasyim saat berpidato dalam acara pembukaan tahapan awal Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa malam 14 Juni 2022.

"Kalau ada anggota KPU ada yang kurang senyum tolong dilaporkan kepada kami, supaya ada pelatihan senyum," kata Hasyim.

Hasyim memastikan jalannya pesta demokrasi 2024 akan terus dievaluasi. Dia menyadari, KPU masih memiliki kelemahan dan kesalahan.

Karena itu, dengan dimulainya tahapan Pemilu 2024 ini, dia meminta semua pihak bersama-sama mendoakan agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut bisa berjalan lancar.

"Maka sebelum kita bersama-sama memulai tahapan Pemilu ada baiknya kita beristighfar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya memudahkan langkah-langkah kita dan juga kita berserah diri setelah ikhtiar dengan kuat dengan mohon doa," ucap Hasyim.

Usai menanjatkan doa, rangkaian acara pembukaan lalu ditutup dengan penekanan tombol start secara bersama oleh seluruh komisioner KPU dengan didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dengan demikian, tahapan awal Pemilu 2024 resmi dimulai.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari membuka secara resmi tahapan awal Pemilu 2024. Acara tersebut dihelat malam ini, Selasa (14/6/2022) di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat.

Pantauan di lokasi, pukul 19.00 WIB banyak pejabat negara dan petinggi padrai politik hadir. Terlihat, dari perwakilan legislatif ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Kemudian dari perwakilan eksekutif, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wamenkumham Wamenkumham Edward O.S Hiariej.

Di sisi lain, sejumlah petinggi partai politik tampak hadir Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Ketua Umum PSI Giring Ganesha.

Menurut Hasyim, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga dikabarkan akan hadir.

Usai tahapan awal Pemilu 2024 resmi dibuka, KPU akan langsung merancang perencanaan program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.

Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu akan dibuka pada 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022. Selanjutnya, KPU akan menetapkan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022.

Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Jumat 14 Oktober 2022 Kamis hingga 9 Februari 2023. KPU memiliki durasi 119 hari untuk merampungkan tugasnya dalam tahapan ini.