Jokowi: BUMN dan Perusahaan RI Komitmen Berpartisipasi dalam Pembangunan di Timor Leste

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi mengatakan bahwa BUMN serta perusahaan Indonesia berkomitmen berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste. Termasuk, di bidang infrastruktur.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (19/7/2022).

"Saya menyampaikan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur," kata Jokowi sebagaimana dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa.

Menurut dia, Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk memperkuat pembangunan di perbatasan. Jokowi berharap pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat rampung pada 2022.

"Saya juga mendorong agar joint border committee dapat dilakukan kembali," ujarnya.

Jokowi dan Presiden Ramos-Horta sepakat untuk memperkuat konektivitas baik di darat maupun laut. Jokowi pun mendorong trayek bus rute Kupang-Dili dapat segera diluncurkan.

"Dan untuk konektivitas laut, saya menilai pentingnya untuk membuka rute Kapal Kupang-Dili-Darwin," kata dia.

Selain itu, Jokowi mendorong kedua negara dapat segera menyelesaikan bilateral investment Treaty. Nilai investasi Indonesia di Timor Leste saat ini mencapai USD 818 juta.

"Terutama di sektor perbankan, Migas, dan Telekomunikasi," ucap Jokowi.

Seperti diketahui, Jose Ramos-Horta baru dilantik menjadi Presiden Timor Leste pada Mei 2022 lalu. Namun, dia pernah dia sebelumnya juga pernah menjadi Presiden Timor Leste pada periode 2007-2012. 

Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Timor Leste sendiri sudah berjalan selama 20 tahun. Ada empat naskah kesepahaman atau MoU yang diteken kedua negara dalam pertemuan ini.

Mulai dari, bidang pertanian, pergerakan lintas batas bis, standarisasi dan metrologi, serta kerja sama teknis di bidang perdagangan. MoU diteken oleh menteri terkait dari masing-masing negara.