Langkah Kapolri Dinilai Tepat untuk Segera Berantas Judi Online

Liputan6.com, Jakarta Pengamat intelijen dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan insiden penembakan Brigadir Yoshua Hutabarat alias Brigadir J sudah tepat.

Kapolri dinilai responsif, transparan, tegas, dan independen.

"Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu," ujar Ngasiman dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).

Menurut Simon, panggilan Ngasiman, sikap Kapolri Sigit penting di saat Indonesia sedang menggenjot pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan agenda G-20.

Dia mengatakan, jangan sampai insiden penembakan tersebut menjadi liar dan menggangu jalannya pemulihan ekonomi serta stabilitas nasional.

"Di saat Indonesia sedang menggenjot pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sikap Kapolri yang transparan dan tanpa pandang bulu dalam penegakan hukum, punya nilai positif di mata publik. Marwah Korps Bhayangkara juga tetap terjaga," tambah Simon.

Simon berpandangan, upaya Kapolri berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Komnas HAM dalam penyelesaian kasus ini juga positif. Termasuk membentuk Tim Khusus (Timsus) soal kasus tersebut.

"Kita melihat Timsus yang dibentuk Kapolri telah berjalan maksimal, Korps Bhayangkara juga solid menjaga nama baik institusi. Ini semua tidak lepas dari kepemimpinan Kapolri yang tegas, transparan, dan mengayomi," kata dia.

Simon berharap isu judi online yang menerpa oknum-oknum kepolisian juga harus diusut tuntas. Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas. Sebab, isu itu bisa membuat persepsi buruk terhadap Polri di masyarakat jika tidak segera disikapi.

"Isu perjudian juga perlu disikapi serius. Oknum-oknum kepolisian yang terlibat harus ditindak tegas. Ini demi menjaga nama baik institusi Polri. Juga menjaga stabilitas keamanan nasional agar roda perekonomian, iklim investasi, para pelaku UMKM bisa berjalan dengan baik, tanpa terganggu sedikit pun," kata Simon. 

Untuk itu, Simon berharap seluruh jajaran Polri dari satuan kerja di Mabes, Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek seluruh Indonesia solid mendukung penyelesaian penanganan insiden penembakan Brigadir J supaya nama baik institusi Polri tetap terjaga dan pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi bisa berjalan dengan baik.

"Kita berharap seluruh jajaran Polri dari satuan kerja di Mabes hingga Kapolsek seluruh Indonesia solid mendukung Kapolri dalam penyelesaian penanganan insiden penembakan Brigadir J. Nama baik institusi Polri harus tetap terjaga, sehingga pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi bisa berjalan dengan baik," tutup Simon.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebuah dokumen terkait pusaran kasus judi online yang diduga dipimpin oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo tersebar ke publik. Pada dokumen itu, Sambo ditulis sebagai Kaisar Ferdy Sambo.

Bahkan, Menkopolhukam Mahfud Md di beberapa kesempatan juga sempat menyinggung perihal itu.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta publik sementara fokus ke kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo, bukan ke masalah judi online tersebut.

"Timsus saat ini fokus untuk pembuktian Pasal yang sudah diterapkan adalah 340 subsider 338 jo 55 dan 56, fokus di situ. Pembuktian secara materiil baik secara formil," tutur Dedi di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2022).

Dedi menyatakan, timsus akan memaksimalkan pengusutan kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo sampai dengan ke persidangan nanti.

"Karena itu yang justru akan kita sampaikan ke JPU dan diuji dalam proses persidangan yang terbuka, yang transparan. Ya oke itu dulu, besok kita akan sampaikan secara komprehensif," kata Dedi.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso turut menyoroti beredarnya skema keterlibatan sejumlah petinggi Polri dan pengusaha dalam judi online dengan Ferdy Sambo sebagai kaisar atau pemimpinnya. Di dalamnya tercatat sejumlah nama jenderal Polri yang diduga turut terlibat perkara tersebut.

"IPW melihat bahwa skema tersebut dibuat seperti model yang biasa dibuat oleh anggota polisi dan itu lengkap dengan data-datanya," tutur Sugeng kepada Liputan6.com, Kamis (18/8/2022).