Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM, Puan Maharani: Ya Ampun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pekan depan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku kaget. Sebab, pemerintah belum sama sekali menyampaikan wacana kenaikan harga BBM ke Parlemen.

"Ya ampun, harga BBM? Belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM," kata Puan saat bertemu wartawan di Kompleks GBK Jakarta, Minggu (21/8/2022).

Namun demikian, Puan menjelaskan, teknis naik tidaknya harga BBM menjadi hak pemerintah sebagai eksekutif. Menurut dia, pemerintah bisa memutuskan untuk kebijakan tersebut.

"Kenaikan BBM yang memutuskan naik eksekutif bukan legislatif jadi kita tunggu. Tapi pidato tanggal 16 lalu disampaikan pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif efisien dan memprioritaskan kepentingan masyarakat," kata Puan.

Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah.

Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022. Salah satu solusi untuk mengurangi beban itu, pemerintah pun tengah mewacanakan untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tanggapan mengenai isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ma’ruf menyebut selama ini negara memberi subsidi BBM dengan jumlah sangat besar.

"Itu kan ada beban subsidi negara besar sekali. Subsidi BBM kita itu lebih dari Rp500 triliun. Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut," ujar Ma’ruf dalam keterangannua, Sabtu (20/08/2022).

Kendati demikian, Ma’ruf mengungkapkan, wacana kenaikan BBM ini masih dalam tahap pengkajian. Belum ada keputusan final apakah akan ada kenaikan harga atau tidak.

"Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik," pungkasnya.

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir gencar mengkomunikasikan terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar. Isyarat-Isyarat ini baik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Terakhir, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitanmengatakan bahwa kemungkinan Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM pekan depan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi tidak memungkiri, pemerintah memang semakin terbebani oleh subsidi energi dari APBN yang semakin membengkak, hingga mencapai Rp 502,4 triliun. Bahkan bisa mencapai di atas Rp 600 triliun kalau kuota Pertalite ditetapkan sebanyak 23 ribu KL akhirnya jebol.  

"Namun, opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Alasannya, kenaikkan harga Pertalite dan Solar, yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut Inflasi," ujar Fahmy, Sabtu (20/8/2022).

Kalau harga jual Pertalite tembus Rp 10.000 per liter, ia menilai, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0,97 persen. Sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 perse year on year (YoY). 

"Dengan inflasi sebesar itu akan memperpuruk daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen," imbuhnya.

"Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu. Pemerintah sebaiknya jangan menaikkan harga Pertalite dan Solar pada tahun ini," dia mengingatkan.