3 Respons TNI hingga Jokowi soal Insiden Mutilasi Warga Sipil di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Insiden empat warga sipil menjadi korban mutilasi terjadi di Kampung Pigapu-Logopon, Kabupaten Mimika, Papua. Kasus mutilasi ini melibatkan enam anggota TNI AD dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Tim penyidik dari Polisi Militer (PM) sudah melakukan penahanan sementara selama 20 hari terhadap enam tersangka tersebut. Belakangan diketahui kejadian mutilasi ini bermotif perampokan.

Kejadian pilu tersebut pun mendapat perhatian serius sejumlah pihak. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman telah memerintahkan Puspomad untuk mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan enam prajuritnya.

"Panglima TNI dan Kasad memerintahkan Danpuspomad untuk mengusut tuntas kasus ini," ujar Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen TNI Chandra W. Sukotjo di Jakarta, Senin 29 Agustus 2022.

Kemudian, anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai, kasus mutilasi warga sipil ini lebih serius ketimbang kasus pembunuhan berencana yang diduga didalangi mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

"Kasus mutilasi sangat serius, ini kita dipermalukan, bukan cuma kombatan yang kita hantam, tapi warga sipil kita mutilasi, dan ini lebih hebat dari peristiwa Sambo, tentara memutilasi orang sipil, luar biasa," kata Effendi saat rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (1/9/2022).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga turut menyoroti insiden mutilasi warga sipil di Papua tersebut. Jokowi mengaku telah memerintahkan Panglima TNI Andika Perkasa untuk mengawal proses hukum terhadap kasus itu.

Berikut sederet tanggapan berbagai pihak terkait insiden warga sipil menjadi korban mutilasi di Kampung Pigapu-Logopon, Kabupaten Mimika, Papua, dihimpun Liputan6.com:

Jasad korban mutilasi ditemukan di Kampung Pigapu-Logopon, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu silam 27 Agustus 2022.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman telah memerintahkan Puspomad untuk mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan enam prajurit TNI AD.

"Panglima TNI dan Kasad memerintahkan Danpuspomad untuk mengusut tuntas kasus ini," ujar Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen TNI Chandra W. Sukotjo di Jakarta, Senin 29 Agustus 2022.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyinggung kasus mutilasi warga di Kabupaten Mimika, Papua yang melibatkan prajurit TNI.

Dia menilai, kasus mutilasi warga sipil ini lebih serius ketimbang kasus pembunuhan berencana yang diduga didalangi mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Hal itu disampaikan Effendi Simbolon saat rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

"Kasus mutilasi sangat serius, ini kita dipermalukan, bukan cuma kombatan yang kita hantam, tapi warga sipil kita mutilasi, dan ini lebih hebat dari peristiwa Sambo, tentara memutilasi orang sipil, luar biasa," kata Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (1/9/2022).

Politikus PDIP itu menegaskan, kasus mutilasi di Papua itu adalah pelanggaran HAM. Karena itu, dia mengusulkan agar segara dibentuk tim khusus untuk menyelidiki pelangaran oleh prajurit TNI di Papua.

"Saya usul ke Komisi I, kita harus bentuk timsus, ini pelanggaran HAM," katanya.

Menurut Effendi, apabila kasus tersebut dibiarkan maka akan berpengaruh pada penyelenggaraan G20.

"Ini ada gerakan kecil pelan di Black Caucus ini membawa isu ini, Black Caucus ini sudah cukup terbukti, once mereka bersatu, Eropa dan Amerika dan tentu Australia dan Salomon, Ibu Menlu akan kerepotan nanti, apalagi jelang G20," jelas Effendi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons terkait kasus pembunuhan dan mutilasi di Papua yang diduga melibatkan enam anggota TNI AD.

Dia telah memerintahkan Panglima TNI Andika Perkasa untuk mengawal proses hukum terhadap kasus itu.

"Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian tapi dibackup oleh TNI," kata Jokowi di Jayapura, Rabu 31 Agustus 2022.

Kepala negara ingin proses hukum dalam kasus ini berjalan tuntas. Dia tak ingin kepercayaan masyarakat kepada TNI AD menjadi pudar.

"Sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat kepada TNI tidak pudar saya kira yang paling penting usut tuntas kemudian proses hukum," jelas Jokowi.