Bansos Hadir Sebagai Bentuk Melindungi Masyarakat Tak mampu

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah mengalihkan subsidi BBM ke sektor lain. Imbasnya, harga sejumlah BBM ikut naik yang kemudian mendapat respon pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Untuk membantu masyarakat akibat terdampaknya BBM naik, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial atau bansos. Dipandang langkah ini sebagai bentuk pemerintah melindungi masyarakat tak mampu.

"Pemerintah memastikan rakyat di kelompok terbawah akan mendapat perlindungan maksimal dari kebijakan ini," kata Kepala BIN Budi Gunawan, Selasa (6/9/2022).

Dia menegaskan, pengalihan subsidi akan memitigasi dampak geopolitik global terhadap tekanan energi nasional serta membuat desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran.

Senada, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menegaskan, pengalihan subsidi BBM memprioritaskan kelompok ekonomi rentan, yakni kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Hal ini dilakukan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

"Di tengah krisis energi dan krisis pangan global, masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak kenaikan harga pangan dan energi. Untuk itu perlindungan harus diprioritaskan kepada kelompok ekonomi rentan," jelas Abraham dikutip dari siaran persnya, Minggu (4/9/2022).

Dia mengatakan, pengalihan subsidi barang ke orang akan membuat alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Abraham mengungkapkan, selama ini subsidi barang lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas.

Misalnya, subsidi BBM di mana 70 persen lebih justru dirasakan oleh pemilik mobil-mobil pribadi. Abraham meyakini pengalihan subsidi BBM akan membuat bantuan lebih tepat sasaran.

"Dengan pengalihan subsidi langsung ke orang dalam bentuk bantuan sosial bisa lebih tepat menyasar masyarakat yang lebih membutuhkan," ujar dia.

Pengamat Ekonomi Prof. Drs.ec. Wibisono Hardjopranoto M. S. mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM atau bahan bakar minyak sangat tepat.

"Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat," katanya dikutip dari Antara, Minggu (4/9/2022).

Ia mengatakan, banyak ditemukan kendaraan mewah yang antre untuk membeli BBM subsidi di SPBU, ini yang dinilainya tidak tepat sasaran.

"Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol," ucapnya.

Ia mengakui, dampak kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group.

"Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena COVID-19," ujarnya.

Ia mengatakan, penjelasan Mensos Tri Rismaharini terkait BBM ini juga bagus karena yang dibenahi subsidi tersebut.

"Jadi, kenapa subsidi orang menjadi masalah, karena administrasi kependudukan tidak bagus. Harusnya itu tidak boleh meleset, penjelasan Bu Risma tadi ada pengendalian. Dilihat rumah, atap rumah, pantas tidak dapatkan subsidi," tuturnya.

Ia mengaku yang paling terkena dampak kenaikan BBM adalah sektor transportasi logistik, tetapi pemerintah harus siap dengan inflasi.

"Supaya pemerintah tidak boleh berdiam diri harus berikan bantuan kepada warga fixed income group yaitu penduduk dengan penghasilan yang tidak disesuaikan akibat inflasi," katanya.

Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM.