Prabowo Bakal Ubah Subsidi BBM, Jenis Kendaraan Ini Masih Kebagian

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Prabowo Subianto berencana mengubah penyaluran subsidi BBM atau bahan bakar minyak dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa angkutan kendaraan umum atau plat kuning tetap akan mendapatkan subsidi BBM.

"Karena nanti gini, andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,"  tegas Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Bahlil menjelaskan bahwa rencana penyesuaian subsidi BBM dan listrik untuk memastikan agar penyaluran lebih tepat sasaran. Pemerintah menilai bahwa penyaluran BBM masih belum tepat sasaran.

"Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, cuman ada yang tidak tepat sesaran. Yang tidak tepat sesaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," beber dia.

Saat ini, pemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi oleh BPH Migas dan Pertamina terkait rencana penyesuaian subsidi BBM. Dia pun belum menyebutkan besaran nilai BLT yang diterima masyarakat dari kompensasi subsidi BBM.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden. Saya pikir itu," ucapnya.

Subsidi BBM dan Listrik

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi energi yaitu BBM dan listrik pada tahun 2024 berpotensi tidak tepat sasaran, dengan nilai mencapai Rp100 triliun.

"Sejujurnya, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik kemungkinan besar tidak tepat sasaran, dan nilainya cukup besar, sekitar Rp100 triliun," ujar Bahlil setelah menghadiri Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11).

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Bahlil sebagai Menteri ESDM untuk menyusun skema subsidi yang lebih tepat sasaran bagi BBM, LPG, dan listrik.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) agar bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sedang mempertimbangkan perubahan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

"BLT adalah salah satu opsi yang akan diputuskan, kemungkinan besar mengarah ke sana," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kajian LapanganSaat ini, pemerintah masih melakukan kajian di lapangan terkait rencana penyaluran subsidi listrik dan BBM melalui BLT. Kajian ini dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, dan PT PLN (Persero).

"Kami sedang melakukan kajian mendalam terkait subsidi listrik dan BBM, menunggu laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN. Hasil kajian ini akan diumumkan dalam waktu sekitar satu minggu," jelas Bahlil.

Namun, Menteri Bahlil belum menyebutkan besaran BLT yang akan menggantikan subsidi BBM dan listrik. Jadwal resmi pengumuman perubahan skema subsidi BBM dan listrik juga belum ditetapkan.

Dalam rapat terkait, hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Direktur Utama PLN. Namun, Sri Mulyani tidak ikut memberikan keterangan pers dan memilih meninggalkan lokasi setelah rapat usai.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

"Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan," kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

"Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG," ungkapnya.

Tak Tepat SasaranBahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

"Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya," katanya.