Disindir Keras AHY soal BLT, Risma: Saat Ini Kondisi Negara Sedang Tidak Stabil

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma menjawab sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal program bantuan langsung (BLT) yang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat kritik, namun dipakai pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat ini.

Risma menyampaikan bahwa saat ini kondisi sedang tidak stabil sehingga pemerintah menyalurkan BLT bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu memang ada kondisi yang tidak stabil, tidak seperti biasanya maka diturunkan BLT BBM," jelas Risma dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/9/2022).

Ketua DPP Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa kondisi yang tak stabil ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga dirasakan negara-negara lain. Selain BLT BBM, pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, jadi makanya diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan pada saat kemarin terjadi Covid-19," ujarnya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh sebab itulah, pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.

"Memang gini sebagaimana di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itu lah konsepnya," tutur Risma.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir Presiden Jokowi yang kembali mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT). Padahal pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bantuan tersebut dianggap menghambur-hamburkan uang negara.

"Dulu di hina-hina BLT kita, 'apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itu lah cara yang bijak sana untuk membantu rakyat miskin. Betul?," kata AHY, dalam sambutan Rapimnas, di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis 15 September 2022.

"Sekarang BLT? Its okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan gapapa. Nggak usah malu-malu juga," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sempat populer di era kepemimpinan Susilo bambang Yudhoyono alias SBY pada tahun 2013 lalu. Banyak pihak termasuk PDIP, partai yang menaungi Jokowi sempat mengkritik pedas kebijakan SBY itu karena disebut sebagai kebijakan yang memanjakan rakyat.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada saat itu mengatakan, bahwa kebijakan SBY saat menaikkan harga BBM pada tahun 2013 lalu tidaklah baik untuk masyarakat. Apalagi, kebijakan tersebut dibarengi dengan pemberian BLT.

Saat itu, pemerintah memberikan BLT berupa uang sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Hal itu dikritik karena terkesan merendahkan harga diri masyarakat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sempat mengaku miris karena beberapa antrean pembagian BLT sempat memakan korban.

"Kalau diliput stasiun tv luar, hanya karena dua lembar uang berwarna itu rela berkorban, apa kata dunia," ujar Megawati di acara deklarasi Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) sebagai sayap PDI Perjuangan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu 13 April 2013 silam.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus mendorong penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dia menyebut saat ini pemerintah telah menyalurkan sebanyak 40 persen dari total target penerima manfaat BLT BBM yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal ini disampaikan Jokowi usai meninjau penyerahan BLT BBM, sembako, dan BLT kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Pembantu Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis 15 September 2022.

"Di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40 persen, memang masih banyak yang belum, masih 60 persen. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Dia memastikan bahwa BLT BBM tersebut akan diserahkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok Tanah Air.

Jokowi menuturkan saat ini Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan salah satu kepulauan terluar Indonesia telah memulai penyaluran BLT BBM tersebut.

"Ini Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk kepulauan terluar yang berdekatan dengan Timor Leste, yang berdekatan juga dengan Australia," ungkap dia.

"Ini sudah kita serahkan BLT BBM di wilayah ini telah dimulai," sambung Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada masyarakat miskin dan rentan. Bansos BLT BBM merupakan bentuk kompensasi dari keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

BLT BBM disalurkan pemerintah kepada 20,65 juta KPM penerima. Mereka akan menerima dana sebesar Rp 150 ribu per bulan dalam periode 4 bulan (September-Desember).

BLT BBM ini akan disalurkan sebanyak dua kali. Nantinya, masing-masing penerima atau mendapat bansos sebesar Rp300 ribu.