Alasan PDIP Sulit Koalisi dengan Demokrat: Ibu Megawati Tak Suka Naik Lalu Turun Gunung

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap sejumlah alasan partainya sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat di Pemilu 2024.

Dia mengatakan, PDIP merasa memiliki kebijakan, agenda dan suasana kebatinan pemilih yang berbeda. Apalagi diperuncing dengan pernyataan keras Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Ya ketika Rakernas II kan saya tegaskan bahwa ada dari aspek policy, dari aspek suasana kebatinan basis pemilih, dan kemudian juga bagaimana agenda bagi masa depan, itu kan berbeda," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Dia lantas menyinggung soal SBY yang mengaku mau turun gunung pada pemilu mendatang karena diduga ada kecurangan.

Menurut dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bukan sosok suka naik turun gunung layaknya SBY.

"Ibu Mega misalnya sosok yang terus memberikan inspirasi, yang memberikan guideline. Ibu Mega bukan sosok yang suka naik gunung kemudian turun gunung, itu kan sudah berbeda. Sementara pak SBY kan turun gunung berkali-kali," tutur Hasto.

Agenda kepartaian PDIP dan Demokrat hari ini pun berbeda. PDIP fokus turun ke bawah untuk membantu rakyat dan menjauhkan diri dari dinamika kontestasi politik yang tidak perlu.

"Sehingga dalam konteks seperti itu saudara-saudara sekalian, mari kita sebaiknya perkuat energi positif bagi bangsa. Saat ini fokus kita adalah untuk membantu rakyat turun ke bawah, jauhkan dari dinamika kontestasi yang tidak perlu," kata Hasto.

"Bangsa ini dalam pendidikan saja ketinggalan dari Singapura, maka mari kita kedepankan suasana gotong royong, kita secara positif bagi bangsa dan negara untuk kemajuan bangsa. Ini yang didorong oleh PDI-Perjuangan. Mengapa hari ini kami mengadakan kaderisasi, karena kami ingin mendidik kader-kader partai kami untuk menggelorakan energi positif itu," tutupnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku melihat tanda-tanda ada potensi kecurangan pada Pilpres 2024. Ada skenario memunculkan hanya ada dua pasangan capres-cawapres dalam pesta demokrasi tersebut.

Dia mengklaim tak asal bicara. Tanda-tanda itu muncul dari bisikan yang datang ke telinganya. 

Menurut dia, nantinya Pemilu 2024 hanya muncul dua poros. Dia menyebut, dua poros itu adalah pasangan yang dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu. 

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," urai SBY dalam video di akun TikTok @pdemokrat.sumut, seperti dikutip Liputan6.com, MInggu (18/9/2022).

Bahkan, sebagai partai yang saat ini berseberangan dengan pemerintah, Demokrat disebut tidak boleh berharap dapat mengajukan calon presiden dan wakil presidennya sendiri.

"Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" kata SBY.

Namun, dia tak menyebut siapa sosok 'mereka' dalam pidatonya tersebut.

SBY menegaskan, selama dia menjabat sebagai presiden dua periode, tidak pernah melakukan hal yang disebutnya sebagai kejahatan itu.

"Ingat selama 10 tahun dulu. Kita di pemerintahan. Dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebathilan seperti itu," yakin SBY.

Dia menjelaskan, tindakan itu adalah sebuah kebathilan, karena pemilu bukan punya siapa pun, kecuali rakyat.

"Itu (pemilu) bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat," ujar SBY.

Oleh karena itu, dia siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024 mendatang. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyesalkan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya kecurangan pada Pemilu 2024.

Hasto menyebut, PDI Perjuangan lah yang kerap disudutkan hingga difitnah oleh berbagai pihak. Namun pihaknya selalu berupaya menempuh jalur hukum.

Oleh karena itu, Hasto berharap SBY bisa membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu ke jalur hukum sehingga tak menimbulkan kegaduhan.

"Kami puluhan ribuan kali difitnah, tetapi kami selalu menempuh jalur hukum. Sehingga daripada menyampaikan pernyataan politik yang menciptakan kegaduhan politik. Karena Pak SBY sendiri sudah mengatakan, mendengar dan mengetahui ada fakta-fakta pemilu," kata Hasto dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Minggu (18/9/2022).

Hasto menilai, pernyataan yang dilontarkan SBY justru cenderung memfitnah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia kembali menekankan supaya membawa temuan kecurangan pesta demokrasi itu ke ranah hukum.

"Itu semua akan fair apabila dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung memfitnah Bapak Presiden Jokowi," tegas Hasto.

Dia pun menyarankan, sebagai pihak yang mengaku menemukan kecurangan itu bisa mengadukan ke pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami harap Pak SBY menyampaikan apa yang beliau dengar dan menyampaikan apa yang beliau ketahui terhadap kecurangan fakta-fakta pemilu 2024," tandas Hasto.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka