Jokowi Tekankan Angkutan Massal Perkotaan Jadi Keharusan yang Diintensifkan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya angkutan massal perkotaan. Jokowi ingin angkutan massal menjadi moda transportasi prioritas di perkotaan.

"Bapak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 2 November 2022.

Dia menjelaskan, suatu angkutan massal membutuhkan percontohan. Saat ini, DKI Jakarta merupakan daerah yang dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air.

"Karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain," ujarnya

Selain itu, kata Budi, Jokowi juga mengingatkan agar pemerintah daerah turut serta mendukung angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat. Misalnya, dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

Budi Karya mencontohkan pada LRT Jabodebek, maka Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain.

"Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya feeder," jelas Budi.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga melaporkan kepada Jokowi terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Dia menyampaikan investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.

"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," ucap dia.

Budi memastikan Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan, dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Indonesia, akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.

"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," pungkas Budi.

Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) DKI Jakarta mencanangkan pelayanan transportasi ramah perempuan dan anak, di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (30/10/2022).

Layanan itu berupa puncuran Call Center Pos Pelayanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Selain itu, pelanggan LRT yang ingin mengakses layanan Pos SAPA juga bisa menghubungi CARLA (Call Centre LRT Jakarta) di nomor hotline 021-508 999 09.

Direktur Utama PT LRT Jakarta, Hendri Saputra, menyatakan penandatanganan komitmen dan peluncuran Call Center Pos SAPA diharapkan LRT menjadi moda transportasi publik yang ramah perempuan dan anak.

"Ini merupakan fase penting layanan. Kami berharap dukungan semua pihak," kata Hendri dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (30/10/2022).

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, menambahkan, dia berharap upaya kolaboratif yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di ruang publik, khususnya pada transportasi umum LRT Jakarta.

"Kesempatan hari ini tentu merupakan kolaborasi yang akan terus kita tingkatkan di kemudian hari; untuk menghadirkan transportasi publik yang aman dan nyaman untuk semua, utamanya perempuan dan anak. Kita tidak terbatas di sini saja, kami akan kampanye terus," jelas Tuti.

Tuty menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Pos Pelayanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Transportasi Publik pada tiga BUMD Jakarta yakni di MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Dengan rincian LRT di enam stasiun, di MRT di 11 stasiun, dan 50 di Transjakarta.

"Awalnya Transjakarta menjalankan di 23 halte dan sekarang sudah diperbanyak lagi menjadi 50 halte. Seluruh petugasnya dilatih dan tentu menggunakan standar," ucapnya.