Ketua MA Sebut Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan Seluruh Lembaga

Liputan6.com, Jakarta Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022), Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengatakan bahwa dalam memberantas korupsi harus dilakukan secara holistik oleh seluruh stakeholders terkait.

Ia menegaskan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia perlu adanya kesamaan pandangan dari seluruh lembaga penegak hukum.

"Memberantas korupsi itu tidak bisa sendirian, enggak bisa KPK sendiri, enggak bisa kepolisian sendiri, enggak bisa kejaksaan sendiri, enggak bisa juga pengadilan sendiri, harus ada kesatuan pandang," jelas Syarifuddin.

"Oleh karena itu, bisa berhasil kalau kita bisa punya kesatuan pandang," tegasnya.

Guna memberantas korupsi, Mahkamah Agung juga turut membangun sistem yudikatif yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi dan informasi secara maksimal.

"Kita kalau dari yudikatif kita membangun transparansi dan akuntabel, dengan menggunakan IT yang ada sekarang, secara maksimal kita berupaya menggunakan IT itu," tuturnya.

Syarifuddin berharap, Indonesia bisa segera terbebas dari korupsi. Dia ingin masyarakat Tanah Air dapat sejahtera.

"Tentu sama dengan harapan KPK ya itu kan harapan semua anak bangsa ya, kita ingin Indonesia ini bebas dari korupsi agar kita bisa sejahtera," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Ia juga menganalogikan korupsi dengan Covid-19 yang merupakan musibah bagi dunia.

"Kita memperingati Hakordia setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global," kata Ma'ruf.

Baginya, seluruh negara juga mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Pasalnya, korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian.

"Perjuangan kita untuk pulih dari krisis, yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi," tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi sekaranf ini, sumber daya yang bernilai tinggi mesti dikelola dan digunakan demi kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya individu, kelompok atau korporasi.

"Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan," katanya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyinggung terkait dengan pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," tutupnya.

(*)