Vonis 13 Tahun Penjara untuk Karen Agustiawan

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan terkait kasus korupsi pengadaan gas alam cair (LNG). Kasus ini bergulir sejak tahun 2011 hingga 2014 saat masa jabatan Karen sebagai Dirut Pertamina.

Vonis tersebat lebih berat karena awalnya Karen divonis 9 tahun penjara.

"Pidana penjara 13 tahun, denda Rp650 juta subsider enam bulan kurungan," demikian petikan amar putusan tingkat kasasi Nomor 1076 K/PID.SUS/2025.

Putusan MA pada 28 Februari 2025 ini juga mengubah kualifikasi pelanggaran dari Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor menjadi Pasal 3, yang lebih spesifik mengatur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara bagi penyelenggara negara.

Permohonan kasasi dari Karen Agustiawan dan KPK ditolak, sehingga vonis 13 tahun penjara dan denda Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan menjadi final dan mengikat.

Meskipun terbukti bersalah dan merugikan negara, Karen Agustiawan tidak diwajibkan membayar uang pengganti.

KPK pun menyatakan apresiasi atas putusan MA dan berharap hal ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia.

"Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan kasasi atas terdakwa GKK atau KA mantan Direktur Utama Pertamina, dalam perkara dugaan korupsi pada pengadaan LNG di Pertamina, yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika.

Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengadaan LNG selama periode 2011-2014 saat Karen Agustiawan menjabat sebagai Dirut Pertamina. Proses hukum berjalan panjang, dimulai dari penyidikan hingga persidangan. Setelah melewati berbagai tahapan hukum, Karen akhirnya divonis bersalah.

Pada Juni 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis ini kemudian dipertahankan di tingkat banding. Namun, MA mengubah arah putusan tersebut.

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman menjadi 13 tahun penjara dan denda yang lebih besar, yaitu Rp 650 juta subsider 6 bulan kurungan.