Satgas Pencegahan Korupsi Polri Awasi BLT hingga Proyek Infrastruktur di 2023

Satgasus TPK berupaya melakukan upaya pencegahan di sektor pengeluaran negara terutama terkait dengan tingginya belanja infrastruktur.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 02 Jan 2023, 15:54 WIB
Diterbitkan 02 Jan 2023, 15:54 WIB
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan Wakil Ketua Satgasus Pencegahan Korupsi Polri
Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, saat bertugas sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Polri. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Polri, Herry Muryanto membeberkan bagaimana tantangan aksi melawan praktik rasuah di tahun 2023. Terlebih dengan adanya pengaruh dari krisis global.

"Menjelang tahun 2023, Indonesia menghadapi tiga tantangan besar, yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan yakni ancaman resesi ekonomi," tutur Herry dalam keterangannya, Senin (2/1/2022).

Menurut Mantan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK ini mengatakan, dengan mengingat kondisi tersebut maka dalam rangka upaya optimalisasi pencegahan korupsi, Satgasus Pencegahan TPK Polri pada 2023 akan berfokus pada sejumlah hal. 

"Pertama, melanjutkan kegiatan pencegahan korupsi pada tahun ini, terutama terkait dengan ketahanan pangan, dengan mengintensifkan kebijakan pupuk bersubsidi pada tataran implementatif sehingga tepat sasaran dan tepat guna, serta diperluas pada bidang lainnya antara lain terkait pengadaan bibit dan bantuan kepada petani atau nelayan," jelas dia.

"Penerimaan negara, terkait sektor utama penerimaan negara pajak dan bukan pajak," sambung Herry.

Kemudian kedua, melakukan upaya pencegahan di sektor pengeluaran negara terutama terkait dengan tingginya belanja infrastruktur.

 

Pantau BLT dan Ekspor-Impor

Ilustrasi Korupsi (Freepik/Wirestock)
Ilustrasi Korupsi (Freepik/Wirestock)

Herry melanjutkan, fokus ketiga yaitu melanjutkan pemantauan di sektor bantuan sosial terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya serta pencegahan korupsi pada sektor bantuan Pendidikan.

"Keempat, melanjutkan program peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) melalui perbaikan pada sektor ekspor impor, pelayanan publik dan sektor bisnis. Kelima, melakukan program peningkatan integritas melalu kegiatan pendidikan dan kampanye anti korupsi," Herry menandaskan.

Infografis Deret Panjang Anggota DPR & DPRD Terjerat Korupsi
Infografis Deret Panjang Anggota DPR & DPRD Terjerat Korupsi. (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya