PDIP: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Sangat Individual Liberal, Tidak Klop Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat angkat suara soal sisitem Pemilu proposional terbuka yang tengah digugat ke Mahkamah Konsitusi (MK). Menurut Djarot, mewakili suara partai, pihaknya mendukung gugatan tersebut sebab saat ini situasi pemilu dengan sistem terbuka sudah jauh melenceng.

"Hasil evaluasi kita itu, sistem Pemilu kita itu sudah sangat individual liberal dan kalau kita lihat konstitusi, itu kan tidak klop ya, konsitusi kita ya pasal 22 e UUD 1945 itu sudah jelas bahwa pemilu untuk anggota dpr, dprd itu adalah partai politik (parpol), parpol dong bearti pesertanya,” kata Djarot saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (5/1/2023).

Karena alasan tersebut, menurut Djarot, hendaknya sistem pemilu berbasil pada parpol dan bukan perseorangan. Mulai masa berkampanye dengan membawa nama parpol, hingga penunjukkan calon anggota legislatif (caleg) yang juga dipilih oleh parpol. 

"Parpol punya tanggungjawab untuk melakukan kaderisasi, pendidikan politik, menyiapkan kader untuk ditugaskan di lembaga legislatif, eksekutif, jadi porosnya itu parpol,” tegas Djarot.

Djarot meyakini, cara tersebut adalah jalan yang lebih sehat dan bukan mempersempit ruang demokrasi. Sebab, tanggungjawab penuh dipegang oleh parpol dan mandat terhadap kader diberikan kepada mereka para anggota terbaik.

"Ini tanggungjawab parpol untuk bisa menyiapkan kadernya yang akan ditugaskan melalui proses ada pendidikan politik, ada kaderisasi. sehingga parpol mmmemiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi, merekrut, mendidik, mengkader kemudian melihat track recordnya lalu mengajukan,” Djarot menandasi.

Sebagai informasi, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menguji materi (judicial review) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.

Apabila judicial review itu dikabulkan oleh MK, maka sistem pemilu pada 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup.

Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pileg.

Diketahui, uji materi diajukan oleh enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI).