F-PDIP DPRD DKI Jakarta soal Titik JakWIFI Dikurangi: Biaya Orang Miskin Jadi Lebih Mahal

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta membenarkan bahwa anggaran JakWiFi pada 2023 dipangkas dari Rp174 miliar menjadi Rp56 miliar. Pertimbangan pemangkasan anggaran itu berasal dari hasil kajian dan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menjelaskan, hasil survei itu menunjukkan pemanfaatan JakWifi di berbagai lokasi sudah tidak maksimal, menyusul peniadaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Kalau itu (anggaran) mau dipotong ya boleh-boleh saja, tetapi kira-kira mungkin enggak dari 3.500 titik, kemudian tinggal 1.200 titik. Kalau jalan pikiran dinas ada beberapa titik pemanfaatannya tidak maksimal (silakan), ya kalau duit APBD itu kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal tentu sayang juga,” kata Gembong ketika dikonfirmasi, dikutip Minggu (8/1/2022).

Gembong juga mengungkapkan, selain anggarannya yang fantastis hingga ratusan miliar rupiah, uang tersebut diperoleh dari pos belanja tidak terduga (BTT). Adapun BTT merupakan dana cadangan pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk keadaan darurat.

“Saya pikir, saya harus objektif walaupun itu programnya Pak Anies. Ketika itu bermanfaat banyak untuk masyarakat, ya saya harus dukung juga, gitu loh. Saya nggak boleh membabi buta juga kan tetap menolak JakWiFi,” ungkap Gembong.

Lebih lanjut, Gembong menilai akses internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat kelas menengah ke atas saja dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Gembong menegaskan, kalangan masyarakat bawah akan merasa terbantu dengan kehadiran JakWiFi yang disediakan pemerintah daerah. Sebab, mereka tidak perlu membayar lebih untuk membeli paket seluler karena bisa berkegiatan daring melalui JakWiFi.

“Tapi ketika tidak ada akses internet yang bisa dinikmati melalui gratis itu, maka yang terjadi biaya orang miskin jadi lebih mahal. Sekarang akses internet itu bukan untuk orang kaya saja, tapi khususnya masyarakat miskin yang mereka memiliki anak-anak sekolah juga masih membutuhkan," ujar Gembong.

Diketahui, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengurangi lokasi layanan internet gratis berupa JakWiFi di sejumlah titik. Alasannya, mayoritas lokasi JakWiFi dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan, bukan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak-anak sekolah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto mengatakan, hal itu terungkap berdasarkan survei dan evaluasi yang dilakukannya. Awalnya, pemprov memfasilitasi layanan JakWiFi di permukiman warga untuk keperluan PJJ, guna menghindari pembelajaran tatap muka yang berpotensi pada penyebaran Covid-19.

Dalam survei yang dilakukan pada November 2022, tercatat hanya 27,5 persen penggunaan untuk PJJ. Selebihnya, kata dia, layanan JakWiFi dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan atau gim sebesar 50,7 persen.

“Semangat utama dari penyediaan JakWiFi adalah untuk menjamin kesetaraan akses, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di wilayah DKI Jakarta yang di antaranya digunakan untuk mendukung atau PJJ pada masa pandemi Covid-19,” kata Raides berdasarkan keterangannya, Rabu (4/1).

Raides mengatakan, saat ini interaksi sekolah dan perkantoran tidak lagi melalui virtual ,tetapi sudah tatap muka 100 persen. Hal ini sebagaimana Intruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 mengenai pencabutan PPKM.

“Hasil survei yang dilakukan dinas secara umum menunjukkan bahwa pada fase peralihan pandemi Covid-19 seperti saat ini, aktivitas masyarakat berangsur normal sehingga terjadi perubahan dalam pemanfaatan JakWiFi oleh masyarakat,” jelas Raides.

Selain itu, Raides berjanji bakal meningkatkan anggaran penggunaan JakWiFi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2023. Namun anggaran bakal ditambah jika penggunaan JakWiFi untuk kepentingan masyarakat dalam aktivitas belajar dan bekerja kembali tinggi.

“Nanti di pertengahan tahun ini kami akan evaluasi lagi, lihat lagi tingkat penggunaan masyarakat. Tinggi atau nggak, kalau tinggi kami akan sampaikan di APBD perubahan, tapi selama 12 bulan akses internet masyarakat tetap ada,” jelas Raides.

Dia menambahkan, awalnya dinas mengajukan anggaran sekitar Rp174 miliar, tetapi hanya disetujui sebesar Rp 56 miliar. Karena itu, dari 3.500 titik JakWiFi, dikurangi 2.237 titik sehingga menjadi 1.263 titik.

“Titik JakWiFi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Artinya, karena pengurangan anggaran, jadi kuantitas berkurang,” ujar Raides.

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com