HEADLINE: Peresmian Sekber Gerindra-PKB, Buka Peluang Parpol Lain Bergabung?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar baru saja resmikan sekretariat bersama Gerindra-PKB di Menteng Jakarta Pusat pada Senin, 23 Januari 2023.

Prabowo menyebut, peresmian Sekber sebagai bukti bahwa koalisi PKB-Gerindra solid dan optimis menang. Namun meski sudah mendeklarasikan sekber, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini tetap membuka pintu selebar-lebarnya jika ada partai politik yang ingin bergabung.

“Saya kira iya (peluang) semakin besar. Ada waktunya tapi tentu dengan kesepakatan bersama. Semakin banyak parpol semakin bagus,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/1/2023).

Fadli enggan menyebut parpol mana saja yang tengah melakukan pendekatan dengan koalisi, namun ia menyebut semakin banyak parpol maka semakin baik. “Jelas sekarang ini ada dua parpol tapi semakin banyak akan semakin baik,”  kata dia.

Namun, Fadli menegaskan Gerindra mantap berkoalisi dengan PKB demi mendulang suara di Jawa Timur.

“Tentu karena sama sama partai nasionalis dan PKB lahirnya kan juga dulu dari NU dan sangat kuat di Jawa Timur. Lihat ada kesamaan figur dan kesamaan program-program. Dan juga yang pertama reaching out atau yang pertama (mengajak) kerjasama duluan. Ada Law of attraction,” ujarnya.

PKB pun mengaku tak pernah menutup pintu bagi partai yang ingin bergabung di koalisi Gerindra-PKB. 

"Kalau partai lainnya (ingin bergabung) kami tidak pernah menutup pintu," kata  Juru bicara PKB, Mikhael Benyamin Sinaga kepada Liputan6.com.

Ia mengatakan, hanya ada satu syarat jika partai lain ingin bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB, yaitu satu hati dan satu visi.

"Bila mereka ingin menyetir koalisi kami ke arah lain ya jelas kami tolak karena Gerindra dan PKB ini sudah satu pemikiran, kami tidak pernah menuntut macem-macam tapi kalau ada tuntutan dari partai lain kenapa harus kita pikirkan terlalu panjang? Toh Gerindra dan PKB saja sudah cukup untuk presidential treshold," ujarnya.

Mikhael mengatakan, dengan mendirikan sekber ini PKB dan Gerindra juga ingin menunjukkan ke partai lain bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini adalah koalisi paling solid.

"Terbukti partai-partai lain tidak ada langkahnya, contohnya adalah koalisi lain tapi tidak ada langkah yang serius. Sementara Pak Prabowo dan Pak Muhaimin selalu bersama di berbagai kegiatan yang sampai sekarang selalu bersama, yang lain mana? Saya tidak pernah lihat, jadi kami ini yang nyata," kata dia.

Mikhael mengatakan, partainya yakin berkoalisi dengan Gerindra karena Prabowo memiliki komitmen yang kuat. Di mana Prabowo dan Cak Imin sama-sama ingin membangun negara bersama.

"Kalau yang lain sibuknya siapa mau jadi apa. (Bagi kami) masalah ke arah situ ada waktunya, kita ingin memperkuat koalisi dulu, koalisi itu tidak hanya di tataran elit tapi juga sampai ke bawah, di bawah itu Gerindra dan PKB itu satu hati jadi komitmen ini harus dirasakan kader-kader di bawah," kata Mikhael.

Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai dengan dibentuknya Sekber Gerindra-PKB maka partai lain akan sulit bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini. Sebab koalisi sudah hampir final mencalonkan capres dan cawapresnya.

"Saat ini partai lain sulit berbagung kalau tidak dikasih ruang untuk cawapres," kata Arifki kepada Liputan6.com.

Menurutnya partai lain bersedia bergabung jika Cak Imin membuka diri memberikan peluang bagi partai lain untuk mengajukan cawapres atau dengan deal politik tertentu.

"Misalnya jika ada partai lain gabung maka akan diberi tiket kursi menteri lebih banyak. Karena PKB sudah menjadi wapres dan Gerindra capres," kata dia.

Namun dengan dibentuknya sekber ini maka akan mempercepat konstelasi politik, di mana koalisi partai lain seperti Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKS, Nasdem dan Demokrat masih belum menentukan calon wakil presiden. Sementara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN belum menentukan capres dan cawapres.

“Ya, kalau udah punya sekber berarti Gerindra-PKB terlihat lebih serius dibandingkan KIB dan Koalisi Perubahan dalam membangun koalisi. Koalisi Perubahan masih sibuk tarik menarik siapa yang bakal menjadi cawapres Anies. Sedangkan KIB masih ragu dan bingung menentukan kandidat dari ketua umum parpol," ujar Arifki.

Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai dibentuknya sekber ini belum tentu akan menarik partai lain untuk bergabung. Sebab semua partai sudah memiliki koalisinya kecuali PDIP.

"Partai lain akan tentukan sikap last minutes pastinya. Apakah akan terus dengan poros politik yang sudah dibangun atau hijran ke poros lain," kata Adi.

Namun yang jelas, kata Adi, Gerindra dan PKB ingin pamer keseriusan membangun koalisi di tengah gonjang-ganjing insoliditas karena persoalan cawapres. Terutama soal kejelasan Muhaimin Iskandar yang tak kunjung segera diumumkan sebagai pendamping Prabowo untuk maju Pilpres 2024.

"Deklarasi sekber ini ingin mengamputasi spekulasi liar bahwa Gerindra dan PKB solid, kokoh, dan tetap jalan bersama meski nasib cawapres Muhaimin belum menemui titik terang," ujarnya.

Prabowo Masih Pertimbangkan Nama Cawapres

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan Prabowo akan mempertimbangkan rekomendasi Ijtima Ulama yang mengingginkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. 

“Semua masukan baik dari Ijtima ulama kalangan buruh kalangan petani akan menjadi pertimbangan dan masukan untuk ambil keputusan. Saya kira diantara mereka sudah ada pembicaraan, tapi nanti diputuskan pada waktunya,” ujar Fadli.

Fadli menyebut nama-nama cawapres yang beredar akan dipertimbangkan, namun keputusan ada di tangan Prabowo dan Muhaimin.

“Proses masih panjang, ini masih Januari. Kita lihat saja dulu, yang sudah diputuskan saja dalam beberapa jam bisa berubah. Soal nama bisa macam-macam spekulasi tapi entar yang memutuskan koalisi. Tunggu di waktu yang tepat sekarang terlalu awal Belanda masih jauh,” tuturnya.

Oleh karena itu, Fadli memastikan deklarasi capres-cawapres tidak akan dalam waktu dekat melainkan mendekati pendaftaran capres di bulan Oktober 2023.

“Nanti kan masih bulan September, seringkali di kita itu keputusannya last minute. Tentu setiap partai politik punya strateginya mana yang harus didahulukan apakah pileg dulu atau pilpres,” kata dia.

Juru bicara PKB, Mikhael Benyamin Sinaga juga mengaku Prabowo dan Muhaimin belum memutuskan soal capres dan cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024. 

"Masih belum waktunya tapi (keputusan capres dan cawapres) itu ada di level teratas," kata dia.

Di mana, kata Mikhael, Prabowo dan Muhaimin akan sering bertemu di sekber untuk membicarakan Pemilu 2024. 

"Dengan adanya sekber ini di situ Pak Prabowo dan Pak Muhaimin akan sering rapat dan koordinasi, bahkan setiap minggu, setidaknya elit-elit partai kalau mereka berhalangan. Jadi tidak mungkin saya rasa Pak Prabowo langsung ambil si x misal dan meninggalkan PKB, saya rasa itu tidak mungkin," tandas Mikhael.

Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai Prabowo dan Cak Imin sama-sama memiliki keuntungan jika menjadi sepasang capres dan cawapres. 

Selain untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden, Prabowo juga mendapat keuntungan untuk mendapat suara di Jawa Timur yang merupakan titik lemahnya di Pilpres 2019. 

"Prabowo kan tidak bisa mencalonkan sendiri, dia juga butuh untuk menarik lumbung Jatim," ujar Arifki.

Sementara Cak Imin juga membutuhkan sosok yang bisa mengerek elektabilitasnya sebagai calon wakil presiden. 

“Gus Muhaimin sepertinya harga mati untuk menjadi cawapres dari PKB karena kesempatan ini yang ditunggu-tunggunya selama ini. Jadi koalisi Gerindra-PKB ini saling menguntungkan," kata dia.

Namun, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno justru menilai Prabowo dihadapkan pada situasi sulit. Di mana Prabowo memiliki 'hutang budi' pada Ijtima Ulama yang mendukungnya di Pilpres 2019. Sementara kini Ijtima Ulama merekomendasikan Muhaimin Iskandar untuk berpasangan dengan Prabowo. Selain itu, Prabowo juga membutuhkan PKB untuk menutup kelemahan di Jatim dan dekat dengan konstituen NU.

Tapi diluar itu, Prabowo juga sebenarnya membutuhkan calon wakil presiden yang bisa mendongkrak elektabilitasnya di Pilpres 2024. Sementara elektabilitas Cak Imin sendiri sangat kecil dibanding tokoh-tokoh lain.

"Rumit tentunya," ujar Adi.

Dengan adanya sekber ini, kata Adi, makin memberi nafas panjang bagi kedua partai untuk terus menegoisasikan ulang soal cawapres Prabowo. Apakah tetap Muhaimin Iskandar ataukah ada kemungkinan usung sosok lain.

"Tentu harus atas dasar persetujuan Prowobo-Muhaimin sebagai duet pimpinan koalisi. Tapi yang jelas, ini kesempatan yang kian terbuka bagi PKB untuk terus yakinkan Gerindra untuk segera umumkan Muhaimin sebagai pendamping Prabowo. Apalagi beberapa waktu yang lalu Ijtima ulama merekomendasikan Muhaimin sebagai pasangan Prabowo," ujar Adi.

Sekber Gerindra-PKB akan diisi oleh para profesional dalam menunjang pemenangan Gerindra-PKB dalam Pemilu 2024.

“Peresmian Sekber Gerindra-PKB merupakan langkah maju kerja sama politik kedua partai. Nantinya Sekber ini akan dikelola oleh para profesional dalam menunjang raihan kemenangan yang ditargetkan Gerindra-PKB di Pemilu 2024,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda.

Huda mengatakan pelibatkan kaum profesional merupakan kesepakatan kedua belah pihak agar Sekber Gerindra-PKB benar-benar bisa berfungsi optimal. Menurutnya Sekber sebagai rumah bersama antara Gerindra dan PKB dalam meraih target-target politik yang telah ditetapkan.

“Para profesional tentu memiliki kualifikasi-kualifikasi yang kita butuhkan dalam menunjang upaya mencapai target politik yang ditetapkan oleh kedua belah pihak,” katanya.

Huda menegaskan bahwa kerja sama politik Gerindra dan PKB mempunyai tujuan jelas. Tujuan itu di antaranya memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung Gerindra dan PKB, memastikan keberlanjutan program dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, hingga meminimalkan potensi gesekan anak bangsa dalam Pemilu 2024.

“Tujuan kerja sama politik Gerindra dan PKB yang tertuang dalam piagam kerja sama membutuhkan penerjemahan dalam bentuk langkah konkret di lapangan. Kehadiran para profesional adalah untuk merekomendasi langkah-langkah yang akan diambil oleh pengurus maupun kader Gerindra dan PKB untuk mewujudkan tujuan kerja sama politik tersebut,” katanya.

Sekber Gerinda-PKB, lanjut Huda, akan memfasilitasi kegiatan kedua ketua umum partai dalam menyapa masyarakat. Ke depan baik Prabowo maupun Muhaimin Iskandar akan meningkatkan intensitas dialog dengan masyarakat untuk memastikan aspirasi mereka terakomodasi dalam program kerja PKB-Gerindra pasca Pemilu 2024.

“Sekber akan menggelar berbagai forum untuk Pak Bowo maupun Gus Muhaimin agar lebih dekat dengan masyarakat. Harapannya kedua ketum Parpol ini akan kian banyak mendapat masukan tentang apa yang harus dilakukan setelah Pemilu 2024,” katanya.

Ketua Komisi X DPR RI ini mengungkapkan nantinya pos-pos profesional yang bekerja di Sekber ini terdiri dari konsultan politik, media, konsultan teknologi informasi, hingga tim back office. Mereka akan bekerja memandu langkah-langkah pemenangan yang akan dilakukan oleh tim struktur partai, simpatisan, hingga relawan di lapangan.

“Dengan demikian kerja-kerja pemenangan bisa terstruktur dan terukur,” katanya.