Pimpin Rapim, Panglima TNI Tegaskan Prajurit Tak Boleh Terlibat Politik Praktis

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan arahan kepada para prajurit TNI dalam menghadapi tahun politik Pemiihan Umum (Pemilu) 2024. Yudo menegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat politik praktis.

"Intinya kita implementasi dari apa-apa yang kemarin sudah ditekankan oleh Bapak Presiden sehingga ke depan tentunya juga menghadapi Pemilu 2024 nanti, saya sudah tekankan kepada mereka untuk netralitas TNI dan tidak ikut dalam politik praktis," kata Yudo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Musuem Satria Mandala Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Dalam rapim tersebut, Yudo juga memberikan penekanan atau arahan kepada seluruh jajaran TNI untuk bekal melaksanakan tugas di tahun 2023, mulai dari bidang perencanaan hingga intelijen.

"(Arahan) mulai bidang perencanaan, anggaran, logistik, intelijen, kemudian inspektorat, operasional dan sebagainya, serta penekanan-penekanan yang lain," ujarnya.

Salah satu hal yang ditekankan Yudo yakni mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sebab Indonesia akan segera memasuki musim kemarau. Dia memerintahkan jajarannya untuk melibatkan semua pihak dalam mengatasi bencana karhutla.

"Ini makanya para Pangdam, bersama-sama Kapolda, bersama Danrem dan Dandim juga Danlanal, Danlanud ya melibatkan semuanya, semuanya kekuatan TNI ya untukk mengatasi karhutla itu. Jangan diselesaikan sendiri," tutur Panglima TNI.

Dia mempersilakan jajarannya menggunakan fasilitas yang tersedia untuk mencegah karhutla. Yudo menyebut, TNI siap mengirimkan bantuan pesawat untuk memodifikasi cuaca agar turun hujan dan tak terjadi karhutla.

"Kalau kita sudah semaksimal mungkin menggunakan sarana prasarana yang ada masih, kebakarannya masih enggak padam, kita laporkan bahwa kita sudah berusaha, laporkan kepada pimpinan, laporkan kepada saya, biar saya juga laporkan kepada presiden. Artinya, kita sudaj semaksimal mungkin mengatasi karhutla," pungkas Yudo.