Tanpa Pandang Bulu, BNPT Serukan Totalitas Lawan Radikalisme Terorisme

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan perkembangan aksi terorisme global maupun di tanah air di hadapan anggota komisi III di Gedung DPR/MPR RI, Senin (13/2).

Menyinggung keterbatasan yang dihadapi BNPT RI ditengah beragamnya aksi radikalisasi yang berkembang di masyarakat, Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan BNPT RI terus merangkul berbagai pihak baik dalam wadah Tim Sinergisitas Kementerian/Lembaga maupun masyarakat luas dengan menerapkan konsep kerjasama multi pihak (Pentahelix) untuk mencegah ideologi yang bertentangan konsepsi bangsa Indonesia.

“Ini adalah perang totalitas menghadapi ideologi terorisme yang tidak dapat diatasi oleh kelompok tertentu atau instansi tertentu tetapi seluruh masyarakat kami libatkan," ungkap Kepala BNPT RI.

Kepala BNPT RI kemudian menyampaikan jika terorisme tidak terkait dengan agama tertentu namun jaringan terorisme justru kerap kali menyalahgunakan narasi-narasi dalam istilah agama untuk mendapatkan simpati masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Dia mengatakan BNPT RI akan terus berkomitmen dalam menuntaskan segala bentuk terorisme di tanah air, baik yang bermotif politik maupun ideologi.

Sebagai koordinator dalam penanggulangan terorisme, BNPT RI terus memaksimalkan aspek pencegahan dan mendukung peran penindakan terhadap kasus terorisme yang bermuatan politik seperti yang dilakukan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) Papua.

“Kami akan memaksimalkan peran koordinasi di Papua terutama aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal-pasal tindak pidana terorisme secara tegas, terukur, juga penuh dengan kewaspadaan karena kondisi geografis dan mereka (kelompok bersenjata) seolah-olah berbaur dengan masyarakat,” katanya.

Mendengar pernyataan BNPT RI tersebut, anggota komisi III DPR RI menyatakan dukungan kepada BNPT RI untuk meningkatkan kolaborasi dalam upaya bersama menanggulangi terorisme di Indonesia.

"Oleh karena itu, saya rasa banyak kementerian yang bisa dikerjasamakan karena berkaitan dengan terorisme adalah berkaitan dengan seluruh aspek masyarakat Indonesia," ujar anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa.