Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Benny K Harman Curiga Mahfud Md Ungkap Transaksi Rp349 Triliun karena Ingin Singkirkan Sri Mulyani

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Demokrat Benny K Harman menanggapi soal ucapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang ingin pihak lain bicara agak keras datang saat rapat soal transaksi janggal Rp349 triliun. Benny menilai ada motif politik di balik ucapan Mahfud tersebut.

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Mar 2023, 16:01 WIB

Diterbitkan 27 Mar 2023, 16:01 WIB

Foto: Anggota Komisi III DPRD RI, Benny Harman (Liputan6.con/Ola Keda)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Demokrat Benny K Harman menanggapi soal ucapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang ingin pihak lain bicara agak keras datang saat rapat soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Benny menilai ada motif politik di balik ucapan Mahfud tersebut.

"Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pernyataan yang dia sampaikan kepada publik, maka tidak bisa dicegah adanya anggapan ataupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik," kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Debat Benny K Harman Vs Menteri Hukum saat Rapat Baleg soal Status RUU Perampasan Aset

Dia meminta agar Mahfud Md dapat memberi penjelasan secara rinci dan transparan terkait maksud mengungkap ke publik soal adanya transaksi mencurigakan itu.

"Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik. Punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan secara publik secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan," kata Benny.

"Bukan dari kami loh, kami enggak pernah menyampaikan itu. Lalu mereka bertengkar Menko Polhukam Ketua Komite (Ketua Komite TPPU), bertengkar dengan Kemenkeu di depan publik. Iya kan? Sebagai ketua komite kan mestinya kan simpel, ketua komite ya kan, Menko Polhukam," sambung Benny.

Dia pun menyebut Mahfud kemungkinan memiliki motif untuk menyingkirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Atau ingin menyingkirkan tokoh tertentu.

"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal aja, ya kan," ujar Benny.

Lebih lanjut, Benny juga menyinggung pernyataan Mahfud pemerintah bukan bawahan DPR saat bicara soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun tersebut. Dia meminta Mahfud saling menghargai antarlembaga negara.

"Tidak ada soal kalau dia bilang kan adu kesetaraan. Siapa yang, kita enggak pernah menganggap pemerintah bawahan DPR, tapi juga kita minta pemerintah jangan menganggap DPR itu adalah pesuruhnya pemerintah," Benny menegaskan.

Benny mengingatkan agar Mahfud menghargai dan menghormati posisi DPR. Benny mempertanyakan kapasitas Mahfud bicara sebagai apa.

"Dan saya tanya, Mahfud ini apa posisinya? Apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden? Apakah presiden tahu? Ya kan. Itu kan nanti yang mau kita bahas dalam rapat yang akan datang ini," kata Benny.

Diketahui, rapat bersama Mahfud dengan Komisi III DPR soal transaksi kejanggalan Rp 300 triliun seharusnya digelar pada Jumat (24/3/2023). Namun, rapat ditunda dan dijadwalkan kembali pada Rabu (29/3/2023).

Mahfud Md Tantang Anggota Komisi III DPR

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan keterangan terkait situasi Papua usai penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022). Mahfud menyebut panasnya kondisi Papua tak lepas dari penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi oleh KPK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menantang balik anggota Komisi III DPR RI yang mengundangnya hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud memastikan hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang digelar pada Rabu 29 Maret 2023.

Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut.

Menurut Mahfud, mereka yang lantang yakni, Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, dan Arsul Sani dari PPP, untuk hadir dalam RDP. Mahfud menantang mereka semua.

"Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK-PP-TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Saudara Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen," ujar Mahfud dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd Minggu (26/3/2023).

Rapat Rabu (29/3/2023) nanti merupakan penundaan rapat bersama Komisi III pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Pada Selasa kemarin, Mahfud berhalangan hadir karena mendampingi Presiden Joko Widodo ke Papua. Akibatnya, rapat untuk mendudukkan Mahfud Md, Menkeu Sri Mulyani dan PPATK tidak terlaksana.

Mahfud mengatakan akan menjawab semua kritik yang dilayangkan anggota DPR kepadanya pada rapat tersebut. Termasuk menjelaskan tujuannya mengungkap temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun.

"Uji logika dan kesetaraan juga, jangan bilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan," kata Mahfud.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com