Panglima TNI: Konflik Militer di Sudan Jangan Sampai Terjadi di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berharap, kejadian konflik militer di Sudan tidak terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal itu bisa berdampak terhadap ambruknya ekonomi, bahkan rawan akan menjadi negara gagal.

Dalam arahannya, Yudo mengingatkan para pemimpin satuan TNI harus bertanggungjawab atas amanah yang diberikan dengan resiko apapun.

"Pemimpin selain tampil dan bertanggung jawab dalam memimpin perlu di ikuti nalar dan nurani untuk kepentingan nasional," kata Yudo, Selasa (2/5/2023).

Eks Kepala Staf Angkatan Laut ini juga memerintahkan seluruh prajurit TNI agar memberikan bakti terbaik untuk ibu pertiwi. Karena, ia ingin keberadaan TNI harus dapat bermanfaat bagi rakyat dengan membantu dalam mengatasai segala permasalahan rakyat.

"Bina dan kembangkan jiwa korsa bersama satuan samping guna mewujudkan hal positif. Hal ini sudah dibuktikan keberhasilan dalam penanganan Covid-19, pengamanan G20, pengamanan lebaran, natal, penanggulangan bencana, dan lain-lain. Di tahun politik, Netralitas TNI suatu keharusan," pungkasnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis data sementara terkait konflik di Sudan. Sedikitnya 459 korban tewas dan 4.072 orang terluka akibat konflik bersenjata selama berminggu-minggu di Ibu Kota Khartoum, Sudan.

Dilansir Antara dari Anadolu, Selasa (25/4/2023), perwakilan Sudan di WHO Dr. Nima Saeed Abid mengatakan, angka itu mungkin sangat kecil dari yang sebenarnya.

Abid mengatakan bahwa WHO telah memverifikasi 14 serangan sejak kekerasan dimulai, dengan delapan kematian dan dua orang luka-luka. Rumah-rumah sakit di Sudan juga rusak.

"Serangan terhadap perawatan kesehatan adalah tindakan tercela dan harus dihentikan," kata dia.

Juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan Jens Laerke mengatakan proses evakuasi terus dilakukan. Orang-orang telah dipindahkan dari Khartoum ke Port Sudan.

"Kami sedang mencari cara untuk memindahkan mereka lebih jauh lagi," ujar Laerke.

Pada Senin (24/4), konvoi PBB ke Port Sudan telah mengevakuasi 700 orang yang terdiri dari personel PBB, LSM internasional, dan staf kedutaan asing.

"Kami tetap berkomitmen untuk tinggal dan melayani, dan kami akan mempertahankan kepemimpinan yang kuat di Sudan ke depannya," kata dia.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com