PDIP Pecat Murad Ismail, PAN Siap Beri Karpet Biru Jika Ingin Bergabung

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi soal apakah partainya bakal turut mengundang Murad menjadi kader PAN usai istri Murad diketahui lebih dulu pindah dari PDI Perjuangan (PDIP) ke PAN.

oleh Winda Nelfira diperbarui 12 Mei 2023, 17:11 WIB
Diterbitkan 12 Mei 2023, 17:11 WIB
Murad Ismail
Gubernur Maluku Murad Ismail (Liputan6.com/ Dok Pemprov Maluku)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi soal apakah partainya bakal turut mengundang Murad Ismail menjadi kader PAN usai istri Murad diketahui lebih dulu pindah dari PDI Perjuangan (PDIP) ke PAN.

Menurut Zulhas, dia akan menerima siapa saja yang hendak berlabuh dan punya semangat untuk berjuang bersama dengan PAN. Bahkan, kata dia PAN siap memberikan karpet biru.

Hal ini disampaikan Zulhas ditemui usai mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

"Kita kasih karpet biru bagi siapa pun yang ingin berjuang kepada Partai Amanat Nasional, berbuat untuk rakyat," kata Zulhas.

Sebelumnya, Murad disebut dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku karena dianggap tak koorperatif saat dimintai klarifikasi soal kepindahan istrinya dari PDIP ke PAN.

Wakil Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Sadarestuwati, menegaskan pemecatan Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP Maluku, telah melalui mekanisme organisasi.

“Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," ujar Sadarestuwati dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).

Selain itu, menurut Ketua DPP PDI Perjuangan bidang perempuan, Sri Rahayu, pihaknya sangat menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga, khususnya isterinya sendiri, daripada kepentingan rakyat.

Aturan PDIP Tak Bolehkan Satu Keluarga Beda Partai

Ketua DPP PDIP Sri Rahayu dalam diskusi publik bertajuk Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Ketua DPP PDIP Sri Rahayu dalam diskusi publik bertajuk Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Sri mengingatkan, aturan PDIP tidak membolehkan dalam satu keluarga berbeda partai.

“Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. PDI Perjuangan memiliki aturan Partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai, namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional dihadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun," ujar Sri Rahayu.

Atas sikap Murad Ismail yang emosional tersebut, maka DPP Partai memberikan laporan kepada Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri. Megawati menegaskan bahwa seluruh kader Partai wajib menjaga disiplin Partai dan juga mematuhi peraturan Partai.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya