Heru Budi Undang Rhenald Kasali Bahas Ekonomi Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota Negara

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal berbincang dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali perihal perekonomian Jakarta usai tidak lagi jadi Ibu Kota Negara (IKN).

Heru bersama Rhenald nampak hadir di acara talkshow Transisi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Menjadi Kota Bisnis Berskala Global dalam Menghadapi Resesi Ekonomi. Rhenald akan jadi pembicara utama dalam talkshow ini.

Pantauan Liputan6.com, Heru tiba di lokasi pukul 09.05 WIB. Dia didampingi jajaran pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, antara lain terlihat Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali, Asisten Pembangunan Daerah Sigit Wijatmoko.

Menurut Heru Budi Hartono, dengan Rhenald dia bakal meminta pencerahan ekonomi bagi Jakarta setelah resmi tak lagi menyandang status IKN.

"Ngobrol-ngobrol kan beliau mau kasih apa ya pencerahan ekonomi. Pandangan lainnya," kata Heru di Jakarta Internasional Equistrian Park Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (17/5/2023).

Adapun kegiatan ini, dilakukan secara hybrid (luring dan daring). Secara daring, kegiatan talkshow diikuti lebih kurang 120 orang peserta dari kantor Bank DKI Jakarta.

Ada pula pejabat madya dan pratama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, serta sejumlah Direktur Utama (Dirut) pengembangan bisnis dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Heru berharap nantinya pesan-pesan yang disampaikan Rhenald menjadi masukan dan bahan diskusi di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Heru menyatakan usai tidak jadi Ibu Kota, Jakarta harus memposisikan diri sebagai daerah khsusus.

"Kita harus memposisikan diri, pembahasan sedang berlangsung, sedang digodok undang-undangnya," kata Heru.

Heru menuturkan, kebijakan publik juga akan dibahas dan akan dibicarakan dalan kegiatan talkshow ini. Dia menilai usai Ibu Kota pindah, Pemprov harus dapat menyampaikan perubahan kebijakan semisal peraturan daerah (Perda) dan lain sebagainya dengan baik kepada publik.