Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Infografis Mahfud Md Minta Tiket Capres Anies Baswedan Dijaga

Menko Polhukam Mahfud MD meminta Denny Indrayana supaya mengamankan tiket capres untuk Anies Baswedan. Dengan demikian, pemerintah tidak dituduh menjegal bakal capres dari Koalisi Perubahan itu.

oleh Anri SyaifulAbdillah diperbarui 08 Jun 2023, 09:03 WIB

Diterbitkan 08 Jun 2023, 09:03 WIB

Banner Infografis Mahfud Md Minta Tiket Capres Anies Baswedan Dijaga. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md kembali terlibat adu pernyataan dengan Denny Indrayana. Mahfud Md gerah dengan sejumlah pernyataan kontroversial dari mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut.

Menko Polhukam Mahfud Md pun meminta Denny Indrayana yang juga pakar hukum tata negara itu supaya mengamankan tiket calon presiden atau capres untuk Anies Baswedan. Dengan demikian, pemerintah tidak dituduh menjegal Anies.

"Bukan hanya Denny (Denny Indrayana) yang saya minta. Ketua Umum PKS (Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu) juga saya minta. Tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau ndak dapat tiket, pemerintah," ujar Mahfud Md di Jakarta, Senin 5 Juni 2023.

Diingatkan pula tidak menyalahkan pemerintah bila Anies Baswedan gagal maju sebagai capres 2024. Apalagi bila sumbernya masalah internal koalisi. "Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kalau pemerintah nggak akan ikut-ikut," Mahfud menekankan.

Menko Polhukam juga memastikan sikap pemerintah tidak akan intervensi pencapresan Anies. Mahfud menjamin akan menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan baik. "Nah saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu aja."

Adapun Denny Indrayana sempat menyinggung adanya isu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat menjelang Pemilu 2024. Isu ini berkenaan dengan Peninjauan Kembali atau PK Kepengurusan Partai Demokrat di Mahkamah Agung atau MA.

"Kita mengerti jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapresan Anies dijegal kekuasaan," ujar mantan Wamenkumham itu, Selasa 30 Mei 2023.

Bagaimana respons Koalisi Perubahan terkait permintaan Mahfud Md untuk menjaga tiket pencapresan Anies Baswedan? Berapa persentase perolehan suara dan raihan kursi DPR 3 parpol anggota Koalisi Perubahan untuk memenuhi syarat 20 persen presidential threshold atau ambang batas pengajuan Capres 2024? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: