Denny Indrayana Sebut Anies Baswedan Bakal Jadi Tersangka KPK, Nasdem: Informasinya Belum Tentu Benar

Liputan6.com, Jakarta Partai Nasdem menanggapi santai terkait isu Anies Baswedan bakal dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Isu ini pertamakali dihembuskan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

"Itu kan dari kemarin kan. Denny Indrayana kan selalu bersuara, terkait dengan mungkin dapat informasi yang tidak tepat, tapi apapun itu semua kan berjalan, proses penegakan hukum dilakukan oleh KPK yang terkait dengan formula E misalnya, kan berjalan terus," kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, kepada wartawan, dikutip Kamis (22/6/2023).

Sahroni mengaku partainya lebih baik menunggu proses selanjutnya dari KPK ketimbang berandai-andai.

"Nah kita tunggu proses selanjutnya bagaimana. Tapi kalau Denny Indrayana ngomong kan biasa kan ngomong-ngomong aja dia. Ya namanya, mungkin, dapat informasi ya belum tentu bener, belum tentu salah juga," ujarnya.

Namun, kata Sahroni, upaya politik memang selalu dinamis dan tidak selalu lurus dan benar.

"Tapi yang namanya upaya politik kan selalu dinamis, tidak selalu mulu arahnya selalu benar, tidak. Dinamis sekali lah," ucap dia.

"Ini kita lihat nanti, dua bulan terakhir misalnya langkah-langkah partai politik mengambil sikap misalnya menentukan dalam situasional saya yakin yang terbaik nanti," imbuhnya.

Diketahui, Denny Indrayana menyebut KPK ngotot ingin segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Denny mengungkap KPK telah menggelar ekspose kasus Formula E sebanyak 19 kali demi menjerat Anies Baswedan.

Denny mengaku mendengar kabar itu dari anggota DPR.

"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat," ujar Denny dalam cuitannya di media sosial Twitter, Rabu (21/6/2023).

Denny menduga, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, hingga 2024 nanti sengaja dilakukan demi kepentingan politik semata. Masa jabatan Firli Bahuri cs diperpanjang untuk memukul lawan politik.

"Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑜," ucap Denny.

Denny mengaku tak terkejut dengan permainan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dinilai mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Prabowo Subianto, dan menolak Anies Baswedan. Denny menyebut, Jokowi menggunakan sembilan strategi 10 sempurna.

Denny merinci strategi itu, pertama yakni Jokowi dan lingkaran mempertimbangkan opsi menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Kedua sempat muncul ide mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK merangkul kawan dan memukul lawan politik. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka beresiko dicopot dari posisinya. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

Ketujuh, tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

"Kedelapan, Jokowi membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E," kata Denny.

Kesembilan, mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Terakhir, yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik.

"Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024," kata Denny.

Denny menyebut satu persatu dugaannya itu mulai terbukti. Denny berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies.

"Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya? Salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di kepala saya adalah, Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan, yang ujungnya menunda pemilu, dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru," Denny menandaskan.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka