Partai Garuda Dukung Pemerintah Bayar Tebusan Rp5 Miliar ke KKB Papua Bebaskan Pilot Susi Air, Tapi Setelahnya Habisi

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan Rp5 miliar sebagai syarat pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Panglima TNI Yudo Margono menyebut, bisa saja permintaan itu dipenuhi demi kemanusiaan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengaku setuju dengan langkah apabila pemerintah benar memenuhi permintaan tebusan tersebut.

"Langkah pemerintah untuk membayar tebusan Rp5 milliar demi membebaskan seorang pilot asing yang disandera oleh KKB adalah langkah yang tepat," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/7/2023).

Dia menilai, walau pun terlihat mengalah, tapi ini satu-satunya celah untuk membebaskan warga negara asing (WNA) tersebut.

"Ada yang mengatakan bahwa, cara ini akan menjadi preseden buruk, kedepan KKB akan gunakan cara yang sama untuk menekan Pemerintah. Tentu saja itu bisa terjadi, maka dari itu, selepas ini, tidak perlu lagi ada program negosiasi tapi program menghabisi," papar Teddy.

Menurut Teddy, urusan KKB Papua harus disamakan dengan gerakan pemberontakan lainnya yang pernah terjadi di Indonesia dan kebanyakan diselesaikan dengan kekerasan.

"KKB sudah cukup lama dibiarkan karena dihantui oleh HAM. Kedepan harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Tidak perlu negosiasi tapi habisi. Urusan HAM urusan nomer sekian. Mundur selangkah tidak apa, tapi setelah itu maju untuk meluluhlantakkan mereka," jelas Teddy.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan Rp 5 miliar sebagai syarat pembebasan Kapten Philips Martenz. Panglima TNI Yudo Margono menyebut, bisa saja permintaan itu dipenuhi demi kemanusiaan.

"Ya, kalau permintaannya itu, ya, kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo.

Yudo mengaku belum mengetahui permintaan uang tebusan tersebut. Tetapi, untuk urusan nyawa manusia apapun akan dilakukan.

"Saya enggak tahu tadi permintaan itu dari mana. Kami belum tahu itu. Tetapi, ya, itu tadi untuk damai dan kemanusiaan apalagi menyangkut nyawa manusia. Artinya tidak ada apa pun yang seharga itu," kata dia.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penyelamatan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens merupakan hal yang paling utama. Namun, Mahfud tidak menyebut apakah pemerintah bakal benar-benar menebus uang agar Philips dibebaskan.

"Ya itu semua masih dalam proses yang penting satu pilot itu harus selamat," kata Mahfud di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juli 2023.

Selain itu, Mahfud mengatakan, aparat mesti bertindak profesional dalam upaya penyelamatan ini. Kemudian, tak boleh ada campur tangan negara lain.

"Kedua TNI Polri bertindak profesional, ketiga tidak boleh ada campur yang asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini, itu prinsipnya sekarang terus berproses," jelas Mahfud.

Pemerintah hingga kini masih berupaya negosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang masih disandera hingga kini.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri juga mengaku telah melibatkan keluarga Egianus Kogoya, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membujuknya membebaskan Pilot Susi Air yang ditawan sejak tanggal 7 Pebruari lalu.

"Mudah-mudahan dengan bantuan dari berbagai pihak maka sandera tersebut dilepaskan," kata Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri di Jayapura, seperti dikutip dari Antara, Sabtu 8 Juli 2023.

Fakhiri mengatakan berbagai upaya akan dilakukan untuk membebaskan pilot tersebut, tapi ada 2 hal permintaan KKB ini yang tak akan pernah dikabulkan oleh pemerintah. Yaitu: merdeka dan senjata.

"Asal jangan minta dua permintaan itu maka yang lainnya dapat melalui negosiasi," kata Irjen Pol Fakhiri dengan tegas.