Tolak Usulan Bentuk Pansus JIS, Golkar DKI: Kadang Lebih Besar Politisnya

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menolak usulan dibentuknya panitia khusus (pansus) guna mendalami polemik pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS). Golkar DKI menilai, pembentukan pansus lebih besar kemungkinan untuk dipolitisasi.

"Pansus ini kadang lebih besar politisnya daripada subtansionalnya," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco kepada Liputan6.com, Kamis (13/7/2023).

Basri menyampaikan, pansus dapat saja dibentuk apabila pembangunan JIS diaudit total dan dilakukan pemeriksaan secara mendalam.

"Kalau harus sampai pansus Golkar menolak, kecuali setelah di lakukan audit dan pemeriksaan dan perlu pendalaman lagi mungkin bisa naik pansus," jelas dia.

Lebih lanjut, Basri menuturkan banyak pembentukan pansus yang pada akhirnya tidak jelas tugas dan fungsinya. Sehingga, Golkar DKI tegas menolak pembentukan pansus JIS. 

"Banyak pansus juga enggak jelas ujungnya. Tidak dilaksanakan juga sama eksekutif, padahal sudah capek-capek kita bahas dan dalamin di pansus," jelas Basri.

Kendati demikian, Basri menyatakan partainya mendukung penuh pemerintah untuk merenovasi JIS. Diketahui, JIS bakal direnovasi untuk disodorkan sebagai salah satu opsi venue Piala Dunia U-17.

"Untuk di cek, di periksa dan kemudian di perbaiki atau disempurnakan atau di renovasi untuk kepentingan tempat Piala Dunia Golkar setuju dan mendukung penuh," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunggu surat pengajuan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Hingga hari ini, kata Pras, pihaknya belum menerima surat pembentukan pansus tersebut dari para anggota DPRD.

"Silahkan mana suratnya. Sampai sekarang saya di depan teman-teman media saya belum terima surat usulan itu," kata Pras kepada wartawan, Rabu, 12 Juli 2023.

Pras menegaskan pembentukan pansus harus didasari oleh keurgensian sebuah kasus. Dalam hal ini, Pras belum melihat urgensi dalam menelusuri pembangunan JIS. Pasalnya, pembangunan JIS sudah mendapatkan bantuan pemerintah pusat.

"Saya juga kan harus bisa menimbang-nimbang. Sampai hari ini saya juga enggak dapat surat itu juga gitu. Apakah ini ada urgensinya?" tambah politisi PDIP itu.