Jokowi Tunjuk Ketum Projo Budi Arie Setiadi Jadi Menkominfo, Ini Kata PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, di Istana Negara pada Senin (17/7). Budi Arie, menggantikan Johnny G Plate yang terjerat dugaan kasus korupsi.

Diketahui, Budi Arie juga menjabat sebagai ketua umum relawan Pro Jokowi. Belakangan, Budi Arie sempat bertemu dengan Relawan Prabowo 08 di Kantor DPP Projo, Jakarta.

Menanggapi pelantikan Budi Arie, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku partainya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, kewenangan menentukan susunan kementerian dan menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Karena hak konstitusionalitas itulah PDI Perjuangan menghormati keputusan Presiden Jokowi. Apalagi sejak awal Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin adalah pasangan yang di usung oleh PDI Perjuangan," kata Said, saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/7/2023). 

Dia berharap, adanya reshuffle kinerja kabinet di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi tetap baik. Dia menyebut, terpilihnya Budi Arie sudah melalui pertimbangan yang cukup matang.

"Beliau memasukkan figur profesional, non partai didalam komposisi kabinet, tentu pertimbangan Presiden Jokowi terhadap figur-figur tersebut tidak disibukkan urusan dukung mendukung dalam pemilu, sehingga bisa lebih konsentrasi pada urusan kerja dan tanggungjawab kementeriannya masing-masing," tegasnya.

Apalagi, kata Said, ada banyak agenda strategi yang perlu terus dilanjutkan oleh beberapa pos menteri yang saat ini menjalani rotasi. Masuknya sosok baru mampu menopang kinerja pemerintahan. 

"Kemungkinan Presiden Jokowi membutuhkan sosok yang bisa memperkuat komunikasi publik, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk perluasan akses internet, yang sempat terhenti karena ada masalah hukum," ujar Said. 

Dia pun berharap agar rotasi Wamendes bukan sekadar peralihan, karena Wamendes lama menjadi Menkominfo, tetapi membantu Menteri Desa untuk mengakselerasi pembangunan di Desa lebih cepat, sebab dengan pembangunan desa yang lebih massif akan menopang pembangunan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan penurunan pengangguran. 

"Apalagi DPR juga tengah menjalankan revisi Undang Undang Desa dalam prolegnas tahun ini. Kita harapkan Wamendes bisa memberikan pemikiran pemikiran yang kian memperkaya jangkauan Revisi Undang Undang Desa yang tengah bergulir di DPR," ucapnya. 

"Saya kira itu perspektif yang bisa saya ajukan dalam melihat latar belakang Presiden Jokowi melakukan reshufle terbatas pada pos menteri dan wakil menteri," imbuh dia.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com