Komentari Usulan Mega Soal Pembubaran KPK, ICW: Biang Keroknya Parpol

Liputan6.com, Jakarta Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengomentari usulan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kurnia, akar masalah KPK yang dinilai Mega tidak lagi efektif bukan soal kinerja, melainkan sikap dari partai politik (parpol).

“Mestinya Bu Mega memahami bahwa biang kerok yang menyebabkan kinerja KPK tak efektif ya karena ulah partai politik sendiri,” kata Kurnia kepada awak media, seperti dikutip Rabu (23/3/2023).

Kurna menambahkan, para kader parpol menciptakan hukum seperti UU KPK baru dan terpilihnya Pimpinan KPK yang sekarang yakni Firli Bahuri tidak lain atas rekomendasi anggota parlemen yang merupakan bagian dari parpol.

“Penting Bu Mega ketahui, saat ini yang penting dilakukan kepada KPK bukan dibubarkan, melainkan revolusi total,” tegas Kurnia.

Kurnia menjelaskan, konsep revolusi dimaksud dengan cara mengembalikan UU KPK seperti sedia kala dan merombak total struktur Pimpinan KPK. Hal itu diyakini Kurnia lebih efekfit pembubaran institusi. 

“Jadi sebaiknya Bu Mega ikut mendesak KPK agar menuntaskan tunggakan perkara, misalnya, menangkap Harun Masiku,” sindir Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mega, KPK yang sekarang seperti tidak lagi efektif memberantas rasuah dalam penegakan hukum di Indonesia dan selayaknya dibubarkan saja.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu pak, jadi menurut saya nggak efektif," kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, seperti dikutip Selasa 22 Agustus 2023.

Argumentasi Megawati disampaikan sebab hingga saat ini korupsi masih merajalela. Hal ini menjadi kontradiksi dengan nasib rakyat Indonesia yang hidup miskin.

"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? akhirnya masuk penjara juga! bohong kalau enggak kelihatan," singgung Megawati.

Menurut Megawati, alasan dari maraknya perilaku koruptif ada di ranah penegakan hukum yang diyakini kurang memberikan efek jera dalam menindak.

"Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat? Itu persoalannya!," tegas Megawati.