Bertemu PM Kamboja, Jokowi Bicara Rencana Impor Beras 250 Ribu Ton per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet di Istana Merdeka Jakarta, Senin (4/9/2022). Jokowi menyampaikan rencana Indonesia mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250.000 ton per tahun.

"Terkait kerja sama ketahanan pangan, saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun," kata Jokowi saat bertemu PM Kamboja Hun Manet di Istana Merdeka Jakarta, Senin (4/9/2023).

Menurut dia, Indonesia siap mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja. Salah satunya, melalui pasokan pangan."Sebaliknya Indonesia juga siap untuk mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menargetkan cadangan beras pemerintah (CBP) di atas 2,2 juta hingga akhir 2023. Hal ini merespon potensi ancaman kurangnya pasokan beras gara-gara gagal panen akibat El Nino.

"Terkait dengan El Nino kita sudah ratas dengan presiden (Jokowi), kita hendaki agar stok beras (CBP) jelang akhir tahun bisa di atas 2,2 juta ton," ujarnya dalama konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/8/202).

Untuk memenuhi target CBP tersebut, lanjut Airlangga, pemerintah kembali akan melakukan impor beras. Meski begitu, Airlangga enggan menyebutkan besaran volume impor beras yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Airlangga, rencana impor beras berada di ranah Perum Bulog. Saat ini, data volume impor beras sudah dikantongi Bulog.

"Karena kalau kita tahu kita masuk ke market dalam jumlah yang besar sama aja kita mau naikin harga. Jadi, kita tidak itu sedang dalam negosiasinya Bulog," ucap Airlangga.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga akan menyiapkan benih khusus untuk meningkatkan produksi beras dalam menghadapi El Nino. Benih dimaksud ialah yang memiliki ketahanan lebih baik dalam mengantisipasi perubahan iklim.

"Tentu ada laporan dari BMKG yang menjadi perhatian, namun dari Kementan sudah menjanjikan beberapa daerah untuk peratanian yang bisa digenjot dengan spesifikasi benih tertentu," tekannya.

Airlangga menyampaikan, sejumlah cara tersebut ditempuh pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Hal ini sebagaimana arahan langsung dari Presiden Jokowi.